Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

JWI Soroti Dugaan Pembiaran Kualitas Proyek Jalan oleh UPTD II Bina Marga Sukabumi

busernett88
×

JWI Soroti Dugaan Pembiaran Kualitas Proyek Jalan oleh UPTD II Bina Marga Sukabumi

Sebarkan artikel ini

Img 20251126 wa0001

Sukabumi — Dugaan lemahnya pengawasan kualitas pekerjaan pembangunan jalan kembali menjadi sorotan publik. Balai UPTD II Wilayah Sukabumi, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, diduga membiarkan pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas sebagaimana amanat Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Dugaan ini mencuat setelah jawaban surat konfirmasi dari pihak UPTD dianggap normatif dan tidak menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya oleh DPD JWI (Jajaran Wartawan Indonesia) Sukabumi Raya.

Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya S, menilai integritas UPTD II Wilayah Sukabumi berada dalam kondisi memprihatinkan. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja UPTD, termasuk kepala UPTD yang baru dilantik pada 2 September 2025.

“Kita tidak melihat adanya perbaikan mutu kinerja. Banyak jalan provinsi yang telah lama rusak baru diperbaiki saat ini, namun dalam pelaksanaannya kualitas dan kuantitas pekerjaan harus dijaga agar konstruksi jalan berumur panjang. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran karena jalan tahun ini dibangun, tahun depan rusak lagi,” tegas Lutfi.

Dugaan Pembiaran Penggunaan Material Ilegal

Lutfi juga menyoroti dugaan pembiaran penggunaan material proyek yang berasal dari tambang ilegal. Menurutnya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU Minerba No. 4 Tahun 2009 dan perubahannya pada UU Nomor 3 Tahun 2020.

Ia menjelaskan bahwa banyak izin tambang di wilayah Sukabumi, seperti di Kecamatan Palabuhanratu, Cikembar, Tegal Buleud, Sagaranten, hingga Purabaya, saat ini dalam status mati dan belum diperpanjang. Namun sebagian perusahaan diduga masih tetap beroperasi.

“Ini ilegal. Alam dirusak tanpa ada pemasukan ke negara. Lalu kemana para penegak hukum? Semua proyek pemerintah seharusnya wajib mengambil material dari tambang yang berizin, bukan ilegal,” ujarnya.

Lutfi menambahkan, pada persyaratan tender mini kompetisi e-Catalog V5 jelas tercantum bahwa kontraktor harus melampirkan dukungan material dari perusahaan tambang yang legal. Dugaan pembiaran oleh pihak UPTD Wilayah II terhadap penggunaan material ilegal harus segera diaudit secara menyeluruh, terutama proyek-proyek yang berada dalam kendali UPTD tersebut.

JWI Akan Tingkatkan Pengawasan

Sebagai bentuk tanggung jawab dan fungsi kontrol sosial, DPD JWI Sukabumi Raya menegaskan akan terus melakukan monitoring serta pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan administrasi pekerjaan.

“Kami akan menjalankan tupoksi demi tegaknya kebenaran, sekaligus mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pembangunan berjalan sesuai aturan,” jelas Lutfi.

JWI Sukabumi Raya juga berencana melakukan audiensi dengan pihak UPTD II Bina Marga Jawa Barat untuk mendapatkan penjelasan komprehensif, klarifikasi, serta solusi objektif mengenai berbagai persoalan yang terjadi.

“Ini sekaligus mempertegas amanat Gubernur bahwa proyek provinsi harus berkualitas baik, berumur panjang, dan tidak memboroskan anggaran sehingga dapat difokuskan pada pembangunan lain demi terwujudnya Jawa Barat yang lebih maju, baik, dan sejahtera,” tambahnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar UPTD II Bina Marga Sukabumi tidak mengabaikan amanat gubernur, serta tidak membiarkan pekerjaan jalan di wilayah Sukabumi memiliki kualitas yang buruk atau jauh dari standar.

(Wk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!