Tuban, busernet.co.id || Empat hari berlalu sejak pernyataan tegas Polres Tuban yang berjanji akan menindak tegas 33 tambang ilegal di wilayahnya, publik kini menunggu realisasi dari komitmen tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 24 Oktober 2025, dan hingga kini masyarakat belum melihat langkah konkret di lapangan.
Dalam janji tersebut, Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale, S.I.K., menegaskan bahwa pihaknya akan “menyikat habis” seluruh aktivitas tambang ilegal tanpa pandang bulu, termasuk yang disebut-sebut dikendalikan oleh pengusaha besar Agus Santoso.
> “Kami tidak akan mentolerir kegiatan tambang tanpa izin. Semua yang melanggar aturan akan kami tindak, siapa pun orangnya,” ujar Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Tuban, (24/10/2025).
Namun, hingga kini, berdasarkan pantauan lapangan dan laporan dari masyarakat, aktivitas tambang di sejumlah titik masih terus berlangsung. Warga mengaku belum melihat adanya penyegelan atau penindakan terhadap alat berat di lokasi tambang yang diduga ilegal.
Lembaga DPD TMI (Dewan Pemantau Tambang Indonesia) menilai bahwa janji Polres Tuban harus segera dibuktikan agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
> “Kita sudah mendengar janji penindakan sejak lama, tapi di lapangan nyatanya masih banyak tambang ilegal beroperasi. Publik ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” kata Ketua DPD TMI Jawa Timur, Hendro Prasetyo, Jumat (28/10/2025).
Menurut data DPD TMI, sedikitnya 33 tambang galian C ilegal tersebar di beberapa kecamatan seperti Montong, Kerek, Semanding, dan Jenu. Beberapa di antaranya diduga menggunakan BBM bersubsidi dan alat berat tanpa izin, sementara sebagian besar belum memiliki dokumen resmi dari dinas terkait.
Nama Agus Santoso kembali mencuat karena disebut menguasai sebagian besar lokasi tambang pasir silika di wilayah barat Tuban. Aktivitasnya bahkan diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di tingkat desa.
> “Kalau memang benar aparat mau bersih-bersih, ya buktikan. Tertibkan semuanya, termasuk pengusaha besar yang selama ini seolah kebal hukum,” tambah Hendro.
Publik kini menantikan aksi nyata Polres Tuban dalam menepati janjinya. Warga berharap langkah penertiban dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih, agar penegakan hukum di sektor pertambangan benar-benar berjalan.


















