Jakarta, BuserNet.co.id || Polemik program makan gratis sekolah kembali mencuat setelah sejumlah kasus keracunan massal dialami oleh ratusan siswa di berbagai daerah. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program ini sampai ada perbaikan menyeluruh pada standar keamanan pangan.
Kasus Keracunan Massal
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana ratusan siswa mengalami mual, muntah, hingga harus dirawat di rumah sakit setelah menyantap menu makan gratis yang disediakan sekolah. Kejadian serupa juga terpantau di Sulawesi Tengah, dengan ratusan siswa lain mengalami gejala yang sama.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya insiden tersebut dan menyebutkan bahwa distribusi makanan di wilayah terdampak langsung dihentikan sementara, sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
Desakan LSM
Beberapa LSM seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Pusat Inisiatif Kesehatan Ibu dan Anak mendesak agar program dihentikan sementara di seluruh wilayah. Mereka menilai, keamanan dan keselamatan anak jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target program.
“Kalau program ini tetap dipaksakan berjalan tanpa ada pengawasan ketat, risikonya akan terus menimpa anak-anak. Pemerintah harus berani menghentikan sementara sampai sistem distribusi dan kualitas makanan benar-benar terjamin,” ujar salah satu aktivis pendidikan.
Sikap Pemerintah
Meski mendapat desakan, pemerintah menegaskan bahwa program makan gratis merupakan prioritas nasional untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan dapur, memperbaiki sistem distribusi, serta melakukan audit menyeluruh terhadap penyedia makanan.
Tantangan Besar
Dengan anggaran triliunan rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, program ini menghadapi tantangan serius di lapangan. Mulai dari sanitasi dapur, kualitas bahan makanan, distribusi yang tidak steril, hingga kurangnya tenaga pengolah makanan yang terlatih.




















