Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
NasionalPolitik

Perbup 44/2023 Disorot: Aktivis Desak Bupati Bogor Peka Terhadap Penderitaan Warga

busernett88
×

Perbup 44/2023 Disorot: Aktivis Desak Bupati Bogor Peka Terhadap Penderitaan Warga

Sebarkan artikel ini
Img 20250924 wa0014

BOGOR, Busernet.co.id || Polemik Perbup 44/2023: Tunjangan DPRD Naik, Rakyat Kian Terpuruk

Polemik Peraturan Bupati (Perbup) No. 44 Tahun 2023 tentang kenaikan anggaran tunjangan DPRD Kabupaten Bogor terus menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Aktivis hingga lembaga masyarakat sipil menilai kebijakan ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk.

Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang, menyebut kenaikan tunjangan, fasilitas, dan transportasi DPRD hanya menguntungkan elite politik dan semakin menjauhkan wakil rakyat dari konstituennya.

“Meski menuai kritik dari publik, Pemkab Bogor tetap memaksakan diri tidak akan merevisi Perbup No. 44 Tahun 2023. Ini sangat melukai hati masyarakat. Harusnya Bupati Bogor peka terhadap penderitaan rakyat,” tegas Romi, Selasa (23/9/2025).

Romi juga menyoroti alasan Pemkab Bogor yang berdalih masih menunggu arahan pemerintah pusat. Menurutnya, dalih itu tidak logis karena kebijakan serupa di tingkat nasional justru telah dibatalkan akibat gelombang aksi demonstrasi dan ketegangan sosial di berbagai daerah.

“Ini bentuk pelepasan tanggung jawab moral. Harusnya Bupati Rudi Susmanto berani ambil sikap sendiri sesuai kewenangannya, berdiri bersama rakyat, bukan bersembunyi di balik alasan pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Romi menuntut agar setiap kebijakan yang berdampak luas, terutama menyangkut keuangan daerah, disusun secara transparan dan partisipatif. Pemkab Bogor didesak membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, mahasiswa, LSM, ormas, hingga tokoh masyarakat sebelum mengambil keputusan penting.

“Kebijakan ini diambil diam-diam, tanpa melibatkan publik, padahal menyangkut hajat hidup rakyat. Ini tidak etis dan mencederai semangat demokrasi,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor membantah anggapan bahwa kebijakan ini dibuat secara sepihak. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bogor, Andi Firmansyah, menegaskan Perbup 44/2023 disusun sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Peraturan ini lahir berdasarkan kajian administrasi dan regulasi yang jelas. Tidak ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Kami terbuka terhadap masukan, namun semua keputusan tetap harus mengacu pada aturan dan koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelas Andi.

Ia menambahkan, kenaikan tunjangan DPRD bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk mendukung kelancaran tugas kedewanan. “DPRD adalah mitra pemerintah daerah dalam pembangunan. Dukungan fasilitas diperlukan agar fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting bisa berjalan optimal,” katanya.

Meski begitu, Pemkab Bogor mengaku siap membuka ruang dialog dengan masyarakat. “Kritik adalah hal wajar dalam demokrasi. Pemkab tidak menutup diri, kami akan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat,” pungkas Andi.

Penolakan terhadap Perbup 44/2023 kini menjadi simbol ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan daerah yang dianggap lebih berpihak pada kenyamanan elite dibandingkan kebutuhan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin menghimpit, masyarakat berharap Pemkab Bogor menunjukkan keberpihakan nyata, bukan sebaliknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!