Ketapang, busernet.co.id || Skandal dugaan pengabaian hak konsumen jasa keuangan mencuat di Kabupaten Ketapang. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Ketapang dan PT Asuransi Staco Mandiri dituding melakukan wanprestasi terhadap ahli waris almarhum Muhammad Hajani, debitur MTF yang pembiayaannya dijamin polis asuransi jiwa Staco Mandiri serta perlindungan santunan dari Ciputra Life.
Kasus bermula sejak Januari 2025, ketika ahli waris resmi mengajukan klaim dengan dokumen lengkap. Namun, hingga delapan bulan berlalu, klaim tak kunjung cair. Ciputra Life memang telah menyetujui klaim, tetapi dana santunan justru ditahan MTF dengan alasan menunggu kepastian klaim Staco Mandiri. Anehnya, Staco Mandiri tak memberi jawaban tertulis sama sekali.
Akibat penundaan itu, ahli waris dipaksa menanggung beban pembayaran angsuran lebih dari Rp55 juta selama Januari–Juli 2025. Padahal secara hukum, kewajiban itu seharusnya gugur setelah debitur meninggal dunia.
“Ini jelas pengabaian kewajiban hukum. Ahli waris sudah patuh melengkapi syarat, tapi klaim tidak dibayar. Itu sama saja merampas hak konsumen,” tegas Iga Pebrian Pratama, S.H., CPM., CPl., CPrA., Ketua LBH KRI Ketapang, kepada busernet.co.id.
Menurutnya, praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan tindakan yang melanggar asas itikad baik dan kepastian hukum.
Hal senada disampaikan Rizqie Suharta, S.H., anggota LBH KRI, yang menilai MTF dan Staco Mandiri telah melanggar UU Perlindungan Konsumen, UU Perasuransian, KUH Perdata, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ahli waris bahkan tidak diberikan salinan polis maupun akta fidusia. Penundaan tanpa alasan sah adalah perbuatan melawan hukum. Jika ini dibiarkan, kami siap menempuh jalur gugatan wanprestasi, laporan pidana, dan melaporkan resmi ke OJK,” ungkapnya.
LBH KRI Ketapang menuntut dua hal utama:
1. MTF Cabang Ketapang segera menyalurkan santunan Ciputra Life kepada ahli waris tanpa alasan penghambatan.
2. PT Asuransi Staco Mandiri segera memberikan kepastian hukum dan membayar klaim sesuai polis serta aturan perundang-undangan.
LBH KRI mengingatkan, perkara ini bukan hanya soal satu keluarga di Sandai, tetapi bisa menjadi preseden buruk bagi masyarakat Ketapang dan konsumen jasa keuangan di Indonesia.
“Masyarakat berhak atas kepastian hukum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik pengabaian kontrak. Kalau perusahaan pembiayaan dan asuransi dibiarkan semena-mena, kepercayaan publik akan runtuh,” tutup LBH KRI.













