Pemalang, Busernet.co.id || Proyek pemeliharaan rutin ruas jalan Ambokulon–Blendung yang dikerjakan oleh CV. Rinjani dengan nilai kontrak hampir Rp200 juta menuai sorotan tajam dari praktisi hukum.
Hal ini menyusul temuan kondisi jalan yang baru selesai diaspal namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti retak dan pengelupasan di pinggir badan jalan.
Proyek tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam papan proyek yang dipasang di lokasi.
Berdasarkan dokumentasi GPS Map Camera yang diambil pada 17 Juli 2025 di Kecamatan Ulujami, tampak jelas ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dengan standar teknis jalan yang semestinya.
“Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Bisa Masuk Ranah Hukum”
Dr.(c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, selaku praktisi hukum dan direktur eksekutif Kantor Hukum Putra Pratama & Partners, angkat bicara keras terhadap kondisi tersebut.
> “Jika pekerjaan jalan bersumber dari APBD tetapi pelaksanaannya asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi teknis, maka itu bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bahkan bisa menjurus pada tindak pidana korupsi,” tegas Imam Subiyanto saat dimintai keterangan, Minggu (20/7).
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berada di penyedia jasa, tapi juga pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Pemalang.
> “Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Jika tidak, kami siap mengadvokasi masyarakat untuk menggugat secara hukum maupun melaporkan ke kejaksaan,” imbuhnya.
Desak Pemerintah Lakukan Audit dan Perbaikan Ulang Jalan tersebut.
Menurut Imam, proyek seperti ini harus segera dihentikan pembayarannya hingga dilakukan pemeriksaan mutu oleh auditor independen atau Inspektorat. Bila terbukti ada pengurangan spesifikasi atau pelanggaran standar, ia meminta agar rekanan diminta mengembalikan kerugian negara dan melakukan perbaikan ulang tanpa tambahan biaya.
“Ini bisa masuk Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan juga dapat dijerat dengan UU Tipikor jika kerugian negara terbukti nyata. Jangan sampai proyek infrastruktur jadi ladang bancakan,” pungkas Imam.
Masyarakat Diminta Waspada dan Aktif Melaporkan proyek yang tidak sesuai standarisasi pengerjaan kontruksi.
Menanggapi temuan ini, warga sekitar berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Beberapa warga menyebut, pengerjaan jalan memang terlihat “seperti ditabur di atas tanah”, tanpa pemadatan atau pengerasan dasar yang memadai.
Imam pun mendorong partisipasi publik dengan mendokumentasikan dan melaporkan indikasi pelanggaran konstruksi melalui kanal pengaduan resmi, agar dana publik benar-benar digunakan secara tepat sasaran.













