Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Politik Dunia

Solar Subsidi Jadi Rebutan: SPBU di Ketapang Diduga Salurkan BBM ke Tambang Ilegal

busernett88
×

Solar Subsidi Jadi Rebutan: SPBU di Ketapang Diduga Salurkan BBM ke Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
908c04cd d5cb 4aff 9f27 0ae29edbf770

Ketapang, busernet.co.id || 16 Juli 2025 Kalbar – Dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, semakin mengemuka. Hampir di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah ini—terutama yang berada di sepanjang Jalan D.I. Panjaitan, pusat kota Ketapang—terpantau antrean panjang kendaraan dan jeriken. Namun, antrean tersebut diduga bukan berasal dari masyarakat umum, melainkan para pengepul yang menyuplai solar ke tambang emas ilegal dan perusahaan swasta non-konsumen sah.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa solar subsidi tersebut dibeli dalam jumlah besar oleh para pengepul, lalu dijual kembali ke pelaku usaha tambang ilegal dan perusahaan komersial lainnya. Ironisnya, penjualan dilakukan di bawah harga industri, menyebabkan negara mengalami kerugian signifikan dan memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat.

> “Modusnya, para pengepul menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut solar dari SPBU. Setelah dikumpulkan, solar tersebut langsung dikirim ke tambang-tambang emas ilegal di wilayah hulu Ketapang,” ujar salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pemerintah dan Hiswana Migas Harus Turun Tangan

Maraknya praktik ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pihak terkait—baik di tingkat SPBU, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Hiswana Migas dan Pertamina sebagai pemangku kebijakan utama dalam distribusi BBM bersubsidi didesak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU di Ketapang, khususnya yang berada di jalur strategis seperti Jalan D.I. Panjaitan.

> “Kalau ini terus dibiarkan, negara jelas-jelas dirugikan. Solar subsidi itu hak masyarakat kecil, bukan untuk pelaku tambang ilegal atau korporasi yang seharusnya membeli solar industri,” tegas seorang aktivis lingkungan di Ketapang.

Regulasi yang Dilanggar

Praktik penyaluran solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak melanggar berbagai regulasi penting:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 55:
“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).”

2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang secara tegas mengatur pihak-pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi.

3. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yang menetapkan batasan dan mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Bukan Sekadar Retorika, Publik Menanti Tindakan Tegas

Masyarakat Ketapang mendesak penegak hukum untuk mengungkap aktor-aktor besar di balik praktik distribusi ilegal ini. Jika tidak ada tindakan konkret, maka negara akan terus kehilangan triliunan rupiah dari subsidi yang bocor, sekaligus membiarkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal terus meluas.

Kapolres, Kajari, Dinas ESDM, dan Satpol PP Kabupaten Ketapang ditantang untuk membuktikan komitmen mereka terhadap penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak rakyat kecil.

> “Penyelewengan BBM subsidi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberanian negara melawan mafia energi,” pungkas seorang pegiat antikorupsi Kalbar dengan nada tajam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!