Jakarta, busernet.co.id || Forum Perempuan Diaspora NTT Desak Komnas Kawal Kasus Mantan Kapolres Ngada
Kamis, 10 April 2025, Forum Perempuan Diaspora (FPD) Nusa Tenggara Timur Jakarta menggelar audiensi bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM Republik Indonesia.
Agenda ini bertujuan untuk mengawal secara serius penanganan kasus kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman.
Audiensi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Ibu Asti Laka Lena, Koordinator FPD NTT Jakarta Ibu Sere Aba, Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT Bapak Donald Izaac, serta anggota Forum Perempuan Diaspora NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Asti Laka Lena menyampaikan keprihatinannya terhadap mulai redamnya perhatian publik terhadap kasus ini.
“Kasus ini sekarang mulai redup, kita tidak boleh biarkan ini terjadi. Harus dikawal penanganannya hingga ada putusan hukum bagi para pelaku,” tegas Asti.
Ia juga meminta dukungan penuh dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan serta mendorong pemblokiran aplikasi-aplikasi digital yang menjadi sarang kejahatan seksual.
“Perlu menyampaikan ke KOMDIGI untuk menghapus aplikasi-aplikasi yang menjadi sarang terjadinya kasus kejahatan seksual,” tambahnya.
Komnas Perempuan melalui Wakil Ketua Ratna Batara Munti menyampaikan komitmen kuat lembaganya untuk bersinergi dan memberikan rekomendasi serta solusi konkret dalam penanganan kasus.
“Komnas Perempuan dalam kapasitasnya berkomitmen mengawal penanganan kasus ini dengan memberikan rekomendasi terobosan dan solusi untuk situasi darurat kejahatan seksual yang terjadi di NTT,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan pentingnya memastikan keadilan bagi korban serta pencegahan kasus serupa di masa depan.
“Tidak hanya memastikan proses hukumnya, juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban, serta mencegah terulangnya kembali kasus seperti ini,” katanya.
Dalam audiensi ini, FPD NTT Jakarta menyerahkan seruan rekomendasi kepada Komnas Perempuan dan Komnas HAM, yang mencakup delapan poin utama, antara lain:
Pengawalan proses hukum hingga putusan tetap.
Perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk saksi korban F.
Penegakan hukum terhadap pelaku dan semua pihak yang terlibat.
Desakan kepada Kapolri untuk mengusut dugaan TPPO yang melibatkan anak.
Penerapan UU yang relevan seperti UU TPKS, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO.
Pengusutan jaringan pedofilia dan prostitusi digital serta pemblokiran aplikasi berbahaya.
Kolaborasi lintas lembaga untuk mencegah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di NTT.
READ Aktivitas Ibadah Mingguan di Wilayah Pantai Baru Aman Berkat Kehadiran Personil Barbar Polsek
Forum Perempuan Diaspora NTT Jak NJarta bersama TP PKK Provinsi NTT juga merencanakan audiensi lanjutan ke berbagai lembaga pemerintah lainnya sebagai upaya berkelanjutan dalam mendorong penanganan yang adil dan pencegahan kejahatan seksual di Nusa Tenggara Timur.













