TANGERANG, busernet.co.id || Pernyataan Kepala Desa Pasanggrahan yang memicu kontroversi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Solear pada Rabu (22/01/25) akhirnya berujung pada laporan ke Polresta Kabupaten Tangerang oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Laporan dengan Nomor: 59/I/YAN 2.4.1/2025/SPKT ini diajukan pada Senin (27/01/25) oleh Dahlan, Ketua LSM DOBRAK, dan Heru, Sekretaris Jenderal LSM PLOPOR. Mereka menilai pernyataan Kepala Desa tersebut telah mencemarkan nama baik dan melanggar hukum terkait penghinaan.
Walaupun Kepala Desa telah mengeluarkan klarifikasi melalui video, kedua LSM tersebut merasa langkah tersebut tidak cukup untuk menghentikan proses hukum. Mereka berpendapat klarifikasi yang diberikan tidak memenuhi prosedur yang tepat dan tidak menyelesaikan pokok permasalahan.
Heru, Sekjen LSM PLOPOR, menegaskan bahwa pihaknya tetap memilih jalur hukum. “Klarifikasi dalam bentuk video tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Laporan sudah diajukan, dan kini tinggal menunggu hasil penyelidikan,” ujar Heru.
Agus, penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kabupaten Tangerang, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diteruskan ke tim tindak pidana khusus (Krimsus) untuk diproses lebih lanjut. “Kasus ini sedang diselidiki, dan kami akan melibatkan pihak-pihak terkait,” ungkap Agus.
Sementara itu, Dahlan Abdul Rajak, Ketua LSM DOBRAK, mengungkapkan bahwa laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan serta Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Tindakan apapun memiliki konsekuensi hukum, dan kami yakin hukum akan ditegakkan dengan adil,” jelasnya.
Kedua pelapor berharap agar Polresta Kabupaten Tangerang dapat menangani kasus ini dengan transparan dan profesional, serta memberi efek jera untuk menjaga reputasi LSM di masyarakat.









