TANGERANG, busernet.co.id || Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengungkapkan bahwa ia telah melaksanakan inspeksi mendadak terkait pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang. Hasil temuan menunjukkan bahwa pagar tersebut ada dan membahayakan kehidupan nelayan.
Ia menjelaskan bahwa pemagaran itu tidak hanya menghalangi akses nelayan ke lokasi penangkapan ikan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka. “Nelayan bisa menghadapi ancaman hidup yang serius,” tegasnya.
“Pemagaran laut ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hak nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah harus segera memastikan legalitas tindakan ini dan mengambil langkah tegas jika terbukti melanggar aturan,” imbuh Johan dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025.
Johan menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, setiap pemanfaatan wilayah pesisir memerlukan izin resmi dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem laut diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Ia percaya bahwa pagar tersebut didirikan tanpa izin dan berpotensi melanggar hukum. Johan tidak menampik dugaan bahwa Agung Sedayu Group, yang dimiliki oleh konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan, adalah pihak di balik pemasangan pagar tersebut. Jika terbukti bersalah, perusahaan itu dapat menghadapi konsekuensi pidana.
“Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir. Hak mereka untuk mengakses laut harus dilindungi. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan laut harus memprioritaskan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang yang membentang sejauh 30,16 kilometer melalui enam kecamatan. Pagar berbahan bambu ini diduga dipasang oleh Agung Sedayu Group dalam rangka proyek strategis nasional PIK 2.
Keberadaan pagar tersebut menyulitkan nelayan untuk melaut. Ironisnya, masalah ini telah diadukan sejak Agustus 2024, namun pemerintah tampaknya kesulitan menyelesaikannya, bahkan mengklaim tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, menyatakan bahwa setelah menerima laporan dari warga, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melihat kondisi di lapangan, pada saat itu panjang pagar masih 7 kilometer.
Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kembali ke lokasi pada 4-5 September, dan mereka menemukan bahwa tidak ada izin dari camat maupun kepala desa untuk pemagaran tersebut.
“Dalam inspeksi gabungan terakhir bersama TNI Angkatan Laut, Polairud, PSDKP, PUPR, dan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, kami menemukan bahwa panjang pemagaran laut sudah mencapai 13,12 kilometer, dan kini bahkan telah mencapai 30 kilometer,” jelas Eli dalam diskusi mengenai ‘Pemasalahan Pemagaran Laut di Tangerang Banten’ di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suharyanto, juga mengaku tidak mengetahui siapa yang mendirikan pagar tersebut. Ia menjelaskan bahwa jika ada kaitannya dengan reklamasi, pihaknya tidak bisa memastikan karena tidak ada proposal izin yang diajukan.
“Situasi ini masih belum jelas. Kami hanya bisa mengetahuinya ketika ada permohonan ruang laut dan proposal yang diajukan. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun yang masuk,” ungkap Suharyanto.













