Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Bencana & Lingkungan

Menunggak Uang Study Taur Dll Ijaza Siswa SMA Multiguna Ditahan Pihak Sekolah

busernett88
×

Menunggak Uang Study Taur Dll Ijaza Siswa SMA Multiguna Ditahan Pihak Sekolah

Sebarkan artikel ini
Img 20250106 Wa0035

SUMEDANG,  busernet.co.id || Diduga kuat SMA multiguna menahan Ijazah dua orang siswa.

kasus ini mencuat setelah kaka dari siswa tersebut mengadukan hal ini ke suatu lembaga dan media,hal ini ditindaklanjuti awak media,karena sudah menyimpang dari pasal 9 Ayat ( 2 ) peraturan sekjen kemendikbudristek jum’at 20/12/2024

Menurut informasi yang diperoleh awak media,kaka dari kedua siswa tersebut yang sudah yatim piatu merasa kesal dan kecewa karna ijazah kedua adiknya tidak kunjung di berikan,mereka mengklaim bahwa pihak sekolah menahan ijazah tersebut sebagai bentuk tekanan agar mereka membayar uang study tour dan pembayaran yang lainya,yang mana pihak sekolah tidak menyebutkanya satu persatu.

setelah awak media konfirmasi ke pihak sekolah menurut ibu guru yang menyampaikan ke awak media saya belum ketemu dengan pa haji suryanaya pendiri yayasan SMA multiguna ‘ pungkasnya

awak media tgl 24 desember 2024 menemui pihak sekolah lagi dan langsung bisa berhadapan dengan haji suryana dan haji suryana menyampaikan bahwa nanti hari selasa rabu tgl 1 januari 2025 akan di berikan ijazah tersebut ujarnya.

awak media konfirmasi lagi ke pihak sekolah pada tgl 2 januari 2025 dan di luar prediksi awak media di datangi salah seorang oknum TNI dari koramil kecamatan darmaraja bahkan ada perbuatan tidak menyenangkan dari seorang oknum TNI inisial R tersebut karna sudah menghalang halangi tugas media / jurnalis

Dan sesuai undnag undang pers no 40 thn 1999 barang siapa pejabat atau masyarakat menghalang halangi dengan sengaja maka akan di kenakan sanksi pidana dua tahun penjara dan denda 500.000.000 dan kami selaku media punya hak yang sama untuk mempertanyakan pengguna anggaran dari pemerintah baik swasta maupun negri .

Kepada pihak yang terkait baik tingkat provinsi , Komisi informasi ,pihak kejari ,tipikor dan kejagung pusat harus segera klarifikasi karena masyarakat harus nyaman dan tidak ada masalah kedepanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!