BATUBARA, busernet.co.id || Kasus penganiayaan berat terhadap Andre, warga Desa medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, terus menjadi sorotan publik.
Meskipun telah dilaporkan ke Polsek Medang Deras oleh Rusli, ayah kandung Andre, kasus ini kini menemui jalan damai antara kedua belah pihak.
Namun, perkembangan ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait proses hukum yang seharusnya dijalani oleh 12 terduga pelaku.
Kasus ini bermula dari laporan Rusli kepada Polsek Medang Deras, dengan dugaan pelanggaran Pasal 351 juncto 170 KUHP tentang penganiayaan berat.
Pada 6 November 2024, dilakukan mediasi yang melibatkan empat personel Polsek Medang Deras, dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda R. Marbun, SH.
Acara mediasi tersebut turut dihadiri oleh camat, sekcam, lurah Pangkalan Dodek, kepala desa Medang, orang tua pelaku, serta kedua orang tua korban.
Namun, mediasi tersebut tidak berjalan lancar. Rusli dan istrinya, Lela, awalnya bersikeras meminta agar para pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.
Kericuhan sempat terjadi saat kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.
Beberapa hari setelah mediasi, Rusli dan Lela dikabarkan memilih jalan damai dengan pihak pelaku.
Keputusan ini memicu spekulasi di masyarakat, mengingat sifat kasus ini yang termasuk dalam tindak pidana berat.
Hingga kini, 12 terduga pelaku penganiayaan tersebut masih bebas berkeliaran, tanpa adanya kejelasan proses hukum yang mereka jalani.
Upaya awak media untuk mengonfirmasi perkembangan kasus ini kepada Humas Polres Batu Bara, AKP H. Sagala, menemui jalan buntu.
Humas Polres terkesan bungkam dan sulit ditemui, baik melalui wawancara langsung maupun komunikasi via WhatsApp.
Ketidaktransparanan ini semakin menimbulkan pertanyaan terkait profesionalitas dan komitmen Polres Batu Bara dalam menangani kasus tersebut.
Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan dengan adanya kesepakatan damai.
Dalam hukum pidana, kesepakatan damai biasanya hanya dapat memengaruhi beratnya hukuman, tetapi tidak serta-merta menghapus tindak pidana.
Publik kini mempertanyakan kinerja Kapolsek Medang Deras, AKP Abdi Tansar, dan kemungkinan adanya keterlibatan empat personel Polsek dalam mendorong kesepakatan damai antara kedua belah pihak.
Dugaan ini semakin mencuat seiring dengan ketidakjelasan proses hukum terhadap para pelaku.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum di Batu Bara.
Publik maupun awak media berharap agar Polres Batu Bara segera memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan kasus ini, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan, dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya.
Keberlanjutan kasus ini juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.













