Bogor,- — Pabrik tahu Tonjong Jaya di Kampung Gunung RT 01/RW 03, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pabrik tersebut telah beroperasi belasan tahun tanpa memenuhi perizinan IPAL, saluran limbah cair mengarah ke sungai, dan bangunan pabrik dipersoalkan karena menggunakan area sempadan sungai.(22/11/2026)
Publik pun mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah setempat. Bagaimana mungkin usaha tersebut dapat beroperasi selama belasan tahun ketika persoalan pengelolaan limbah dan bangunan masih belum terselesaikan?
Bahkan, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah selama ini pemerintah setempat mengetahui kondisi tersebut, dan bagaimana pengawasan dilakukan hingga aktivitas pabrik terus berjalan?
Camat Tajur Halang, Ivan, dan Kades Tonjong, Irwansyah, diminta memberikan penjelasan secara terbuka serta memastikan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat bersama JANGKAR (Jaringan Koalisi Rakyat) mendesak pemerintah segera membongkar bangunan yang terbukti melanggar ketentuan sempadan sungai serta mencabut perizinan dan menghentikan operasional apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
Dari sisi hukum, UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah mengatur sanksi administratif hingga pembekuan dan pencabutan perizinan. Pasal 98 dan 99 mengatur ancaman pidana apabila unsur pencemaran atau kerusakan lingkungan terbukti terpenuhi. Sementara PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengelolaan dan pemenuhan baku mutu air limbah.
JANGKAR menegaskan: jangan ada pembiaran, jangan ada tebang pilih! Usut persoalan Pabrik Tahu Tonjong Jaya sampai tuntas. Jika terbukti melanggar, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku!(Fr)













