Bogor, — Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) menegaskan keseriusannya mengawal persoalan Pabrik Tahu Tonjong Jaya di Kampung Gunung RT 01/RW 03, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa telah diterima Polres Metro Depok.(21/11/2026)
Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial atas persoalan perizinan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum diterbitkan serta bangunan pabrik yang disebut memakan badan sungai.
Ketua Aktivis JANGKAR menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada sebatas pemeriksaan lapangan. Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait didesak mengambil tindakan tegas sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.
“JANGKAR siap mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan ada pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan maupun bangunan. Jika terbukti melanggar, harus ada penindakan, bukan sekadar teguran,” tegasnya.
JANGKAR mendesak:
1. Bupati Bogor mengevaluasi kinerja Kepala Desa Tonjong.
2. Mengevaluasi Camat Tajur Halang dan Satpol PP Kabupaten Bogor terkait fungsi pengawasan.
3. Memeriksa seluruh dokumen perizinan dan persetujuan lingkungan pabrik.
4. Mengusut pengelolaan serta pembuangan limbah cair.
5. Menghentikan sementara kegiatan usaha apabila memenuhi dasar hukum untuk dikenai sanksi.
6. Memeriksa bangunan yang diduga memasuki ruang sungai dan menertibkannya apabila terbukti melanggar.
Ancaman Sanksi Hukum
Persoalan tersebut dapat ditindak berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai jenis pelanggarannya.
Apabila terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan memenuhi unsur pidana, pelaku dapat dijerat ketentuan pidana dalam UU PPLH. Sementara itu, pelanggaran persyaratan bangunan gedung dapat dikenai sanksi berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 dan ketentuan terkait.
JANGKAR menegaskan akan menjalankan aksi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kini, JANGKAR mendesak Bupati Bogor agar tidak tinggal diam. Penegakan hukum dan perlindungan lingkungan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji pemeriksaan.(FR)













