SUKABUMI – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, mendapat perhatian serius dari Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya.
Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi lapangan terhadap sejumlah kegiatan pembangunan revitalisasi sekolah, JWI menemukan beberapa persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, klarifikasi, serta evaluasi menyeluruh dari pihak terkait.
Program revitalisasi yang menggunakan anggaran negara dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per satuan pendidikan seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis serta standar konstruksi.
Namun, hasil pemantauan JWI menunjukkan adanya sejumlah catatan yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
TUJUH CATATAN HASIL PEMANTAUAN JWI
1. Pemahaman Kepala Sekolah terhadap Juknis dan Materi Bimtek Dipertanyakan
JWI menemukan indikasi bahwa tidak semua kepala sekolah selaku penerima bantuan memahami secara utuh petunjuk teknis (Juknis), materi maupun modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Revitalisasi.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan program, termasuk administrasi, pengelolaan bantuan, koordinasi P2SP, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
Pertanyaannya, sejauh mana efektivitas Bimtek yang telah dilaksanakan? Apakah pembekalan yang diberikan benar-benar mampu membuat penerima bantuan memahami tanggung jawab teknis, administratif, dan keuangan?
2. Perbedaan Nilai RAB Aluminium yang Mencolok Meski Volume dan Jenis Pekerjaan Sama
Temuan berikutnya berkaitan dengan perbedaan nilai anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), khususnya pada pekerjaan aluminium.
JWI menemukan adanya perbedaan nilai anggaran yang mencolok pada sejumlah sekolah, meskipun berdasarkan dokumen dan informasi awal yang diperoleh, volume pekerjaan serta jenis aluminium yang digunakan disebut sama dan berada dalam satu wilayah.
Perbedaan harga tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh konsultan perencana maupun pihak sekolah.
JWI mempertanyakan dasar penyusunan harga satuan, hasil survei pasar, spesifikasi material, analisis harga satuan pekerjaan, serta komponen biaya pemasangan yang digunakan dalam penyusunan RAB.
Apabila spesifikasi, volume, mutu, dan kondisi pekerjaan benar-benar identik, maka perbedaan harga yang signifikan harus memiliki dasar perhitungan yang dapat diuji secara teknis dan administratif.
Jangan sampai penyusunan anggaran hanya menjadi formalitas tanpa memperhatikan prinsip kewajaran harga dan efisiensi penggunaan uang negara.
3. Perencanaan Diduga Tidak Sepenuhnya Berdasarkan Kondisi Riil Sekolah
Dalam pelaksanaan revitalisasi reguler, JWI menemukan persoalan yang mengarah pada dugaan bahwa proses survei dan perencanaan teknis belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Hal tersebut terlihat dari adanya CCO (Contract Change Order/perubahan pekerjaan) serta sejumlah kebutuhan pekerjaan yang menurut hasil pemantauan JWI belum tercantum dalam perencanaan anggaran awal.
Di antaranya pemasangan keramik dan instalasi listrik di dalam ruang kelas yang tidak tercantum dalam RAB pada objek yang dipantau.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsultan perencana melakukan survei lokasi sebelum menyusun gambar teknis, volume pekerjaan, spesifikasi, dan RAB.
JWI menilai, perencanaan yang matang semestinya mampu mengidentifikasi kebutuhan utama bangunan sejak awal agar pelaksanaan tidak berulang kali menghadapi kekurangan perhitungan pekerjaan.
Meski demikian, CCO tidak otomatis merupakan pelanggaran. Perubahan pekerjaan harus diperiksa dasar teknis, persetujuan, mekanisme, dan kesesuaiannya dengan ketentuan program.
4. Penggunaan Pasir untuk Pengecoran Menjadi Sorotan
JWI juga menemukan penggunaan material pasir pada pekerjaan pengecoran yang secara visual dan berdasarkan pengamatan awal dipertanyakan kelayakannya untuk digunakan sebagai bahan beton.
Persoalan ini tidak boleh hanya dijawab dengan alasan bahwa material sudah dibeli atau pekerjaan sedang berjalan.
Kualitas pasir harus diuji berdasarkan persyaratan material beton, termasuk kandungan lumpur, gradasi, kebersihan, dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
JWI meminta pihak teknis dan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan serta pengujian apabila diperlukan, agar mutu konstruksi tidak dikorbankan demi mengejar penyelesaian pekerjaan.
5. Pengawasan Tenaga Teknis dan Konsultan Pengawas Dipertanyakan
Temuan lainnya berkaitan dengan dugaan kurang optimalnya pemantauan tenaga teknis dan/atau konsultan pengawas di lapangan.
JWI menemukan adanya pekerjaan pembesian yang ukuran besi beton atau besi behel-nya dipertanyakan kesesuaiannya dengan peruntukan dan spesifikasi teknis.
Dalam pekerjaan konstruksi, ukuran besi tidak boleh ditentukan berdasarkan perkiraan atau kebiasaan tukang semata. Harus mengacu pada gambar struktur, perhitungan teknis, dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Apabila ditemukan perbedaan antara ukuran besi yang terpasang dengan dokumen perencanaan, pihak terkait wajib memberikan penjelasan teknis dan melakukan pemeriksaan.
JWI mempertanyakan fungsi pengawasan apabila ketidaksesuaian material dan pekerjaan baru diketahui setelah dilakukan pemantauan oleh pihak luar.
6. Pelaksanaan Revitalisasi Aspirasi yang Diduga Dikontraktualkan
JWI juga menyoroti informasi dan temuan mengenai adanya pelaksanaan pembangunan revitalisasi jalur aspirasi yang diduga diserahkan atau dikontraktualkan kepada pihak ketiga.
Padahal, mekanisme pelaksanaan teknis program revitalisasi yang menjadi perhatian JWI mengacu pada pola swakelola dengan melibatkan P2SP sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak sekolah, P2SP, maupun instansi yang berwenang.
JWI mempertanyakan apakah pelaksanaan pekerjaan benar-benar dilakukan melalui mekanisme swakelola atau terdapat praktik penyerahan keseluruhan pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan penyedia material atau tenaga kerja tidak serta-merta berarti pekerjaan dikontraktualkan. Yang harus diperiksa adalah siapa yang mengendalikan pelaksanaan, bagaimana hubungan hukumnya, serta apakah mekanisme tersebut sesuai dengan Juknis dan PKS.
7. Transparansi Harga dan Pengadaan Material melalui SIPLah Dipertanyakan
Dalam pemantauan terhadap sejumlah sekolah, JWI juga menemukan adanya sikap kepala sekolah yang dinilai belum terbuka ketika dimintai penjelasan mengenai harga material yang dibeli melalui SIPLah.
Padahal, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas.
JWI menilai, kepala sekolah dan P2SP semestinya mampu menjelaskan mekanisme pengadaan, harga satuan, spesifikasi barang, penyedia, volume pembelian, serta bukti transaksi sesuai ketentuan.
SIPLah tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi. Transaksi yang tercatat harus sesuai dengan barang yang benar-benar dibeli, diterima, dan digunakan dalam pembangunan.
JWI DESAK EVALUASI DAN PEMERIKSAAN MENYELURUH
Menyikapi sejumlah temuan tersebut, JWI Sukabumi Raya meminta:
1. Kemendikdasmen melalui direktorat terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, baik jalur reguler maupun aspirasi.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Sukabumi melakukan pembinaan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap sekolah penerima bantuan sesuai kewenangannya.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap konsultan perencanaan, khususnya dasar survei lapangan, penyusunan RAB, spesifikasi material, serta kewajaran harga satuan.
4. Mengevaluasi kinerja konsultan pengawasan dan tenaga teknis dalam memastikan mutu serta kesesuaian pekerjaan konstruksi.
5. Memeriksa mekanisme pengadaan material melalui SIPLah, termasuk kewajaran harga, kesesuaian barang, dan bukti transaksi.
6. Memastikan mekanisme swakelola pada program revitalisasi aspirasi benar-benar dijalankan sesuai Juknis dan PKS.
7. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, termasuk pembesian, material beton, dan pekerjaan lainnya.
JWI: JANGAN SAMPAI PROGRAM MULIA TERCEDERAI OLEH KELALAIAN DAN KETIDAKTRANSPARANAN
JWI Sukabumi Raya menegaskan bahwa kehadiran lembaga kewartawanan dalam melakukan pemantauan bukan untuk menghambat program pemerintah ataupun mencari-cari kesalahan pihak sekolah.
Sebaliknya, pengawalan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers agar program yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
Revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun ruang kelas, mengganti atap, memasang keramik, atau mempercantik bangunan. Lebih dari itu, pemerintah sedang menginvestasikan anggaran negara untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan belajar bagi generasi penerus bangsa.
Jangan sampai bangunan terlihat selesai secara fisik, tetapi menyimpan persoalan kualitas konstruksi, ketidakwajaran anggaran, maupun lemahnya pertanggungjawaban administrasi.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Spesifikasi teknis harus dipatuhi. Pengawasan harus dijalankan. Dan setiap pihak harus bekerja sesuai tanggung jawabnya.
JWI juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh kepala sekolah, P2SP, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, Dinas Pendidikan, maupun pihak terkait lainnya.
Apabila ditemukan kekeliruan dalam informasi atau terdapat penjelasan dan dokumen yang dapat meluruskan temuan tersebut, JWI siap melakukan verifikasi dan menyajikannya secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
JWI Sukabumi Raya menegaskan: program revitalisasi harus menyelamatkan kualitas pendidikan, bukan justru menjadi ruang munculnya persoalan baru dalam pengelolaan anggaran negara.(red)













