KABUPATEN BOGOR – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi IV, agar mulai memprioritaskan peningkatan kualitas dan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Bogor menuju Rumah Sakit Tipe A.
Ketua GMPB, Muhamad Ikbal, menilai bahwa Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk besar membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, berkualitas, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan medis masyarakat.
Saat ini, sejumlah RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bogor masih berstatus Rumah Sakit Tipe B, di antaranya RSUD Bakti Pajajaran Cibinong, RSUD dr. K.H. Idham Chalid Ciawi, RSUD R.H. Satibi Cileungsi, dan RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang.
Menurut GMPB, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peningkatan status rumah sakit bukan sekadar perubahan klasifikasi administratif, melainkan harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas medis, ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis, serta kemampuan penanganan penyakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
Muhamad Ikbal menyampaikan:
“Jangan sampai Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah penduduk begitu besar justru masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Kami mendorong Bupati Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi IV, untuk menjadikan peningkatan kapasitas RSUD menuju Tipe A sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor kesehatan.”
GMPB juga menilai bahwa peningkatan status rumah sakit harus disertai dengan perencanaan yang matang, mulai dari kesiapan anggaran, pembangunan infrastruktur, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, kelengkapan alat kesehatan, hingga sistem pelayanan yang terintegrasi.
Selain itu, GMPB meminta Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyusun kajian komprehensif serta peta jalan (roadmap) peningkatan klasifikasi rumah sakit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMPB menegaskan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, tetapi harus benar-benar berdampak terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis yang berkualitas.
“Harapan kami, masyarakat Kabupaten Bogor tidak selalu harus dirujuk ke luar daerah ketika membutuhkan penanganan penyakit tertentu yang membutuhkan fasilitas dan kompetensi medis tingkat lanjut. Pemerintah daerah harus mulai berpikir jauh ke depan dengan membangun sistem pelayanan kesehatan yang kuat dan mandiri,” tegas Ikbal.
GMPB MENEGASKAN:
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memprioritaskan kajian dan perencanaan peningkatan RSUD milik pemerintah daerah menuju klasifikasi Tipe A.
2. Meminta DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
3. Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun roadmap pengembangan RSUD secara terukur dan berkelanjutan.
4. Meminta transparansi alokasi anggaran kesehatan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Mendorong pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas di wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, dan wilayah lainnya.
Sebagai organisasi mahasiswa dan pemuda yang menjalankan fungsi kontrol sosial, GMPB akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya dalam sektor kesehatan.
Kesehatan merupakan hak masyarakat, bukan sekadar program pemerintah. Sudah saatnya Kabupaten Bogor memiliki visi besar dalam membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing.
MUHAMAD IKBAL
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB)
(Rezza)













