BANTEN – Busernet.co.id // Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuai perhatian publik. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa masuknya suatu wilayah dalam peta WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan.
Menurutnya, setiap rencana kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi tahapan perizinan dan persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
KAWASAN KONSERVASI JANGAN SAMPAI TERANCAM
Persoalan ini menjadi perhatian karena Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi penting yang memiliki fungsi ekologis dan menjadi habitat satwa langka yang terancam punah, khususnya badak jawa.
Kawasan TNUK memiliki luas sekitar 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Apabila aktivitas pertambangan suatu saat dilakukan di wilayah perairan yang berbatasan atau berdekatan dengan kawasan konservasi, sejumlah potensi dampak lingkungan perlu menjadi perhatian serius.
Di antaranya risiko pencemaran air laut, peningkatan sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir, kerusakan habitat biota laut, serta gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yang menopang kehidupan satwa liar.
Meski dampak tersebut belum berarti telah terjadi, potensi risikonya perlu dikaji secara menyeluruh sebelum pemerintah melangkah ke tahapan perizinan maupun kegiatan eksplorasi.
ESDM TEGASKAN BUKAN KAWASAN TAMAN NASIONAL
Menanggapi sorotan publik, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa wilayah yang masuk dalam peta WUP merupakan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan inti TNUK.
Ia juga menjelaskan bahwa penetapan tersebut memiliki riwayat kebijakan sejak pengusulan wilayah pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada periode sebelumnya.
Sementara itu, Ari James Faraddy menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, kawasan darat dan laut Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.
Dengan demikian, keberadaan WUP di sekitar TNUK tidak otomatis berarti kawasan taman nasional dapat dieksplorasi ataupun dieksploitasi.
TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DIPERLUKAN
Di tengah munculnya persoalan ini, transparansi pemerintah mengenai batas koordinat WUP menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara wilayah usaha pertambangan dengan kawasan konservasi.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh tahapan perencanaan dan perizinan mempertimbangkan perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan habitat badak jawa.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai lokasi, potensi mineral, dasar penetapan, hingga mekanisme pengawasan terhadap wilayah yang masuk dalam peta pertambangan tersebut.
Sebab, perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya menyangkut kelestarian satu kawasan di Banten, melainkan juga tanggung jawab menjaga salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai penting bagi dunia.
Jangan sampai kebijakan penataan wilayah pertambangan menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan kawasan konservasi. Keselamatan ekosistem dan kelangsungan hidup badak jawa harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang.
(Busernet.co.id)













