Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Diduga Bangun Pabrik Memakan Badan Sungai dan Buang Limbah Langsung ke Sungai, Camat Tajurhalang Disebut Sudah Mengetahui, Ada Apa?

rilliswawan
×

Diduga Bangun Pabrik Memakan Badan Sungai dan Buang Limbah Langsung ke Sungai, Camat Tajurhalang Disebut Sudah Mengetahui, Ada Apa?

Sebarkan artikel ini
IMG 20261112 WA0139

 

 

BOGOR – Busernet.co.id, Keberadaan sebuah pabrik tahu di wilayah Tonjong, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan pabrik tersebut diduga berdiri hingga memanfaatkan badan atau kawasan sempadan sungai. Tak hanya itu, saluran pembuangan limbah hasil produksi juga diduga dialirkan langsung ke sungai.

IMG 20261112 WA0140

Usaha produksi tahu yang merupakan salah satu sektor UMKM tentu patut didukung karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun, dukungan terhadap kegiatan usaha bukan berarti pelaku usaha dapat mengabaikan aturan tata ruang, ketentuan sempadan sungai, serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

 

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun awak media, keberadaan bangunan pabrik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatan lahan dan dampak aktivitas produksinya terhadap lingkungan sekitar.

 

Yang lebih menjadi perhatian, saat dikonfirmasi awak media, salah seorang pihak pabrik menyebut bahwa keberadaan usaha tersebut telah diketahui oleh pemerintah desa maupun pihak Kecamatan Tajurhalang.

 

“Iya Pak, kalau Camat dan Desa pun sudah mengetahui,” ujar salah seorang pihak pabrik saat dikonfirmasi.

 

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius. Jika benar pemerintah kecamatan dan desa telah mengetahui kondisi bangunan yang diduga memanfaatkan kawasan sungai, lantas sejauh mana pengawasan dan tindakan yang telah dilakukan?

 

Apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan lapangan? Apakah bangunan tersebut telah dipastikan tidak melanggar ketentuan garis sempadan sungai? Ataukah persoalan ini belum pernah ditindaklanjuti secara serius?

 

Sertifikat dan Izin Bangunan Bukan Berarti Bebas Melanggar Aturan

 

Hal lain yang turut menjadi perhatian, pihak pabrik menyampaikan bahwa bangunan dan tanah yang digunakan telah memiliki legalitas, termasuk sertifikat dan perizinan bangunan.

 

Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan sertifikat tanah maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bukan berarti pemanfaatan lahan otomatis terbebas dari ketentuan sempadan sungai dan peraturan lingkungan hidup.

 

Legalitas tersebut tetap harus diuji kesesuaiannya dengan tata ruang, status tanah, penetapan garis sempadan sungai, serta ketentuan perizinan lingkungan.

 

Apalagi, apabila benar limbah hasil produksi tahu dibuang langsung ke aliran sungai tanpa memenuhi persyaratan pengelolaan dan pembuangan air limbah, hal tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

 

Jangan Sampai Sungai Menjadi Korban Aktivitas Usaha

 

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sungai memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Apabila kawasan sungai digunakan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta limbah dibuang tanpa pengolahan yang sesuai, dampaknya dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem.

 

Sejumlah aturan dapat menjadi dasar penindakan apabila unsur pelanggarannya terbukti, di antaranya:

 

1. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 73, yang mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan konstruksi maupun nonkonstruksi pada sumber air tanpa izin dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

 

2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 100 terkait pelanggaran baku mutu air limbah dan Pasal 104 terkait dumping limbah tanpa izin. Ancaman pidananya dapat mencapai 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp3 miliar apabila seluruh unsur pasal terpenuhi.

 

3. Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, yang mengatur penetapan garis sempadan sungai serta penertiban bangunan di kawasan sempadan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, pemerintah tidak boleh hanya memberikan teguran tanpa tindak lanjut. Sanksi administratif, penghentian kegiatan, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga proses pidana harus diterapkan sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.

 

Camat dan Pemerintah Desa Diminta Tidak Tutup Mata

 

Awak media meminta Camat Tajurhalang, Pemerintah Desa Tonjong, Satpol PP, DPUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor agar segera turun langsung melakukan pemeriksaan.

 

Jangan sampai muncul kesan bahwa pelanggaran terhadap aturan lingkungan dan pemanfaatan kawasan sungai dapat berlangsung tanpa pengawasan, terlebih apabila benar keberadaan bangunan tersebut telah diketahui oleh aparat pemerintah setempat.

 

Camat Tajurhalang juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka: sejak kapan mengetahui keberadaan pabrik tersebut, apakah pernah melakukan pemeriksaan, dan langkah apa yang telah diambil?

 

Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sungai yang tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai kepentingan usaha justru mengorbankan kepentingan publik.

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak pengelola pabrik, Camat Tajurhalang, Pemerintah Desa Tonjong, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan yang berimbang. (FR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!