Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Nasional

Bareskrim Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka Baru, Diduga Jadi Pengendali Operasional Penyadapan Ilegal

rilliswawan
×

Bareskrim Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka Baru, Diduga Jadi Pengendali Operasional Penyadapan Ilegal

Sebarkan artikel ini
FB IMG

 

JAKARTA – busernet.co.id // Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara terus berkembang. Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan seorang tersangka baru, yakni Irjen Slamet Uliandi (SU), yang diduga memiliki peran penting dalam rantai komando operasional penyadapan tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan, Slamet diduga menjadi pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tertinggi terkait pelaksanaan operasional penyadapan. Ia diketahui merupakan Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri sekaligus mantan Kabag Monitoring pada periode 2010–2019.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan bahwa setiap pelaksanaan provisioning maupun penyadapan harus mendapatkan persetujuan langsung dari tersangka SU.

“Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU,” ungkap Suhermanto, Kamis (5/11/2026).

Dua tersangka yang dimaksud adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam rangkaian kegiatan operasional yang kini tengah didalami penyidik.

Tak hanya diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan, Slamet juga disebut menyetujui penghapusan rekaman atau file hasil penyadapan.

Menurut Suhermanto, pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan.

“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” jelasnya.

Selain mengungkap rantai komando, penyidik juga memberikan keterangan mengenai lokasi yang diduga menjadi markas operasional kegiatan penyadapan ilegal tersebut.

Menariknya, fasilitas pemantauan yang diduga digunakan untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara itu disebut berada di lingkungan institusi Polri.

“Ada di lingkungan Polri,” ungkapnya.

Pengungkapan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan kasus yang menyita perhatian publik. Penyidik masih perlu mengusut secara menyeluruh peran masing-masing tersangka, mekanisme operasional, serta tujuan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan perangkat pemantauan dan penyadapan agar tidak disalahgunakan serta tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Redaksi BuserNET)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!