CIBINONG, BOGOR – Busernet.co.id // Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melalui PETISI 26 mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor untuk menandatangani petisi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan anggaran olahraga, khususnya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bogor, yang dikenal dengan julukan Bumi Tegar Beriman.
Menurut Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, penyelenggaraan pembinaan atlet dan persiapan Porprov 2026 tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga. Pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana publik juga harus dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
KONI Kabupaten Bogor, yang mengusung target Kabupaten Bogor Juara pada Porprov Jabar XV 2026, dinilai perlu menunjukkan komitmen nyata bahwa semangat meraih prestasi harus berjalan beriringan dengan integritas dalam pengelolaan organisasi.
Juru bicara Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menyatakan, penandatanganan PETISI 26 diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana olahraga, terutama apabila bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Prestasi olahraga harus dibangun melalui proses pembinaan yang sehat, profesional, dan transparan. Jangan sampai target meraih juara justru mengesampingkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan uang rakyat,” demikian penegasan yang disampaikan dalam materi gerakan tersebut.
LANDASAN HUKUM: TRANSPARANSI BUKAN SEKADAR IMBAUAN
Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana olahraga memiliki landasan hukum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
Berikut sejumlah regulasi yang menjadi rujukan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran olahraga.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Pasal 75 dan ketentuan terkait pendanaan keolahragaan mengatur kerangka pendanaan olahraga, sedangkan Pasal 80 menjadi rujukan penting mengenai pengelolaan dana keolahragaan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dana olahraga yang bersumber dari APBD maupun sumber lain wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hibah yang relevan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 385 mengatur mekanisme pengawasan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan/atau tindak pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka pengawasan pemerintahan daerah. Pengawasan terhadap hibah kepada organisasi penerima tetap harus dilaksanakan sesuai aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah, mekanisme hibah, dan kewenangan aparat pengawasan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Regulasi ini menjadi dasar penindakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai penyimpangan dana hibah olahraga dan perbuatannya memenuhi unsur pidana, penanganannya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Namun, dugaan penyimpangan tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjadi salah satu acuan dalam tata kelola pemberian hibah oleh pemerintah daerah.
Penggunaan dana hibah harus mengikuti ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban. Penerima hibah juga wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pengelolaan dana hibah untuk kegiatan olahraga tidak terlepas dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
PETISI 26 DORONG PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP ANGGARAN PORPROV
Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu menilai keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran Porprov 2026 penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi yang dapat diakses publik sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa, serta kesediaan organisasi untuk menjalani pengawasan dari pihak berwenang.
Masyarakat juga didorong untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan data, dokumen, dan mekanisme pengaduan yang sah.
Melalui PETISI 26, Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu mendesak pimpinan KONI Kabupaten Bogor agar memberikan tanggapan terbuka dan mempertimbangkan penandatanganan petisi sebagai pernyataan komitmen terhadap tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
Bagi gerakan tersebut, keberhasilan Porprov 2026 bukan hanya diukur dari jumlah medali yang diraih, melainkan juga dari integritas proses pembinaan atlet dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan.
“BOGOR JUARA, KONI TRANSPARAN, ANGGARAN AKUNTABEL, TANPA KORUPSI!”
Slogan tersebut menjadi pesan utama PETISI 26 dalam mendorong terciptanya iklim olahraga Kabupaten Bogor yang berprestasi, profesional, dan dipercaya masyarakat.
(Rezza)













