KABUPATEN BOGOR — Federasi Mahasiswa Revolusioner (FMR) Bogor Raya mengirimkan surat resmi bernomor 115/V/FMR-BGR/2026 kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bogor, AKBP Wikha Ardilesanto, S.H., S.I.K., M.Si., menuntut tindakan tegas dan nyata terhadap beroperasinya King Resto & Family Karaoke di Jalan Raya Kemang, Kabupaten Bogor, yang diduga beraktivitas tanpa izin sah serta terindikasi praktik perdagangan manusia.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dirangkum dalam surat pemberitahuan aksi tersebut, tempat hiburan itu telah berbulan-bulan beroperasi tanpa perizinan lingkungan maupun izin usaha yang sah. Padahal, Kepala Desa Kemang dan Camat Kemang telah mengonfirmasi secara tertulis maupun lisan bahwa tidak pernah menerbitkan izin lingkungan. Tempat ini terbuka setiap hari pukul 19.00 hingga 04.00 WIB tanpa gangguan sama sekali.
Lebih mengkhawatirkan, laporan warga mengarah pada dugaan praktik perdagangan manusia: perempuan ditawari dan dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan sekadar hiburan biasa. Praktik ini diduga berlangsung terbuka dan berulang-ulang. Namun hingga kini, tidak ada satu pun tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Warga sekitar pun melaporkan keresahan berkepanjangan — gangguan moral, kerusakan lingkungan, hingga keresahan generasi muda. Namun keluhan warga seolah tak didengar. Justru sebaliknya, pelaku usaha makin leluasa beroperasi tanpa hambatan.
FMR Tegaskan: Hukum Tak Bisa Diam!
Dalam surat bertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Ketua FMR Bogor Raya Bagas Pamungkas dan Penanggung Jawab Ridwan, organisasi kemahasiswaan ini menuntut:
✅ Tutup paksa King Resto & Family Karaoke dalam 3×24 jam sejak surat diterima, karena terbukti beroperasi tanpa izin sah.
✅ Penyelidikan menyeluruh terkait dugaan perdagangan manusia, termasuk memeriksa pemilik, pengelola, hingga pihak yang melindungi.
✅ Pemeriksaan Camat Kemang dan Kades Kemang — diduga lalai mengawasi dan membiarkan pelanggaran berulang terjadi.
✅ Satpol PP dan Kepolisian segera turun, lakukan pemeriksaan dan penertiban nyata, bukan sekadar janji kosong.
✅ Perlindungan korban — Dinas Sosial wajib turun bantu korban yang terdampak.
FMR juga menegaskan, jika ditemukan unsur pungutan, perlindungan, atau keuntungan pribadi dari keberadaan tempat tersebut, maka akan diselidiki lebih lanjut ke arah dugaan tindak pidana korupsi.
Aksi Turun ke Jalan: Selasa 13 Oktober 2026
Tidak hanya sekadar surat, FMR Bogor Raya mengumumkan akan menggelar aksi langsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB tepat di lokasi King Resto & Family Karaoke. Diperkirakan 50–100 orang mahasiswa dan warga akan hadir menuntut penyegelan permanen.
“Kehilafan dan pembiaran yang terus-menerus tidak dapat dibiarkan! Rakyat tidak akan membiarkan desanya dijadikan sarang maksiat yang dilindungi oleh ketidakpedulian pejabat!” — tegas FMR dalam suratnya.
Pertanyaan Tajam untuk Kapolres Bogor
Publik kini menantang jawaban Kapolres Bogor dan jajarannya:
– Mengapa tempat yang jelas tanpa izin dan terindikasi kejahatan serius ini tetap beroperasi berbulan-bulan?
– Siapa yang melindungi? Siapa yang menerima keuntungan?
– Sampai kapan aparat membiarkan warga dirugikan dan hukum diinjak-injak?
FMR memperingatkan: Diamnya aparat sama dengan membenarkan kejahatan. Tindakan nyata adalah satu-satunya jawaban yang dapat diterima masyarakat.
Tembusan surat ini disampaikan kepada Bupati Bogor, Camat Kemang, Kades Kemang, hingga Satpol PP Kabupaten Bogor. Rakyat menunggu.
(Team)













