Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Nasional

Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa, Gerakan Pemuda Sumatra Laporkan Kepala Kampung Lebung Lawe ke Kejati Lampung

busernett88
×

Diduga Ada Penyimpangan Dana Desa, Gerakan Pemuda Sumatra Laporkan Kepala Kampung Lebung Lawe ke Kejati Lampung

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2026 09 15 at 15.26.57 (1)

BANDAR LAMPUNG, busernet.co.id ||Pengelolaan Dana Desa di Kampung Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menuai sorotan. Gerakan Pemuda Sumatra bersama Lembaga LIDIK KRIMSUS RI resmi melaporkan Kepala Kampung Lebung Lawe, Pansur, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu (9/9/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN selama periode Anggaran 2023, 2024, hingga 2025.

Ketua Gerakan Pemuda Sumatra, Leo Nardo, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Pihaknya mendesak Kejati Lampung melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh di wilayah tersebut.

“Kami meminta kepada Kejati Lampung agar segera memeriksa Kepala Kampung Lebung Lawe terkait penggunaan Dana Desa tahun 2023, 2024, dan 2025,” ujar Leo Nardo.

Sejumlah poin penting yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut meliputi:

  • Indikasi Mark-Up Anggaran: Ditemukannya indikasi penggelembungan anggaran pada beberapa proyek fisik dan program desa yang membutuhkan verifikasi serta pembuktian hukum.

  • Proyek Fisik & BUMDes: Kegiatan yang disoroti antara lain pembuatan kolam renang, pembangunan rabat beton, lapangan voli, lapangan futsal, serta tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

  • Program Pemberdayaan Masyarakat: Pengadaan hewan ternak hingga bibit tanaman yang dinilai perlu dicocokkan antara dokumen anggaran dengan realisasi fisik di lapangan.

Selain melapor, gabungan lembaga tersebut juga meminta Kejati Lampung melakukan audit administrasi dan verifikasi fisik secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen anggaran, seperti APBDes, Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK), bukti pengadaan, hingga laporan pertanggungjawaban di Kecamatan Buay Bahuga.

Leo menambahkan bahwa audit ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah kampung, melainkan demi memastikan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Kampung Lebung Lawe, Pansur, terkait laporan dan dugaan penyimpangan yang disampaikan oleh pelapor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!