Bogor — Situasi hukum dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor menjadi perhatian publik. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Namun di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan di sejumlah instansi pemerintahan daerah.
Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) disebut berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Opini WTP pada dasarnya merupakan penilaian auditor bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Namun, predikat tersebut kini menjadi sorotan setelah KPK melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah lingkungan Pemkab Bogor pada akhir Agustus 2026.
Beberapa instansi yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan.
KPK disebut tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah atau upah pungut, dugaan korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta sejumlah proyek infrastruktur.
BPI KPNPA RI Minta KPK Periksa Secara Menyeluruh
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) Wilayah Bogor.
Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Bogor, Riswanto, menyoroti adanya kondisi yang dinilai kontradiktif antara capaian administratif berupa opini WTP dengan adanya proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.
Menurutnya, apabila KPK ingin mengungkap perkara secara terang benderang, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berhenti pada pihak-pihak di lingkungan eksekutif daerah yang diduga terlibat.
BPI KPNPA RI juga mendorong agar aspek pemeriksaan dan proses audit keuangan daerah turut menjadi perhatian aparat penegak hukum apabila memang ditemukan indikasi yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani.
“Kalau ingin persoalan ini benar-benar terang benderang, seluruh pihak yang berkaitan dan memiliki kewenangan harus diperiksa sesuai bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Riswanto.
Dorongan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan pentingnya memastikan bahwa proses pengawasan keuangan daerah berjalan secara independen dan profesional.
WTP Bukan Jaminan Bebas dari Persoalan Hukum
Di tengah polemik tersebut, perlu dipahami bahwa opini WTP tidak secara otomatis berarti seluruh proses pemerintahan bebas dari potensi tindak pidana korupsi.
Opini audit pada dasarnya memberikan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan auditor. Sementara dugaan tindak pidana korupsi dapat berkaitan dengan perbuatan tertentu, termasuk proses pengadaan, penerimaan daerah, maupun penggunaan kewenangan yang mungkin tidak seluruhnya tercermin dalam opini laporan keuangan.
Karena itu, munculnya kritik dari masyarakat sipil dinilai sebagai bagian dari fungsi kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
BPI KPNPA RI mendorong agar proses hukum yang dilakukan KPK berjalan transparan, profesional, serta tidak tebang pilih. Pemeriksaan juga diharapkan dapat mengungkap secara utuh apakah dugaan penyimpangan hanya terjadi pada level pelaksana atau terdapat persoalan yang lebih luas dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Publik Menunggu Hasil Penegakan Hukum
Rangkaian penggeledahan KPK di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor kini menjadi perhatian masyarakat. Publik menunggu hasil penyidikan dan langkah hukum selanjutnya dari lembaga antirasuah tersebut.
Di sisi lain, Pemkab Bogor tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, opini WTP dan proses penyidikan KPK perlu ditempatkan pada konteks yang tepat. WTP merupakan opini atas kewajaran laporan keuangan, sedangkan dugaan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Hingga proses hukum memperoleh kepastian, seluruh pihak yang disebut maupun diperiksa tetap harus dihormati haknya berdasarkan prinsip praduga tak bersalah.
(Rezza)













