Jakarta – Gelombang aksi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali bergulir. Kali ini, masyarakat yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak penyidik KPK segera menuntaskan penyelidikan dan menetapkan tersangka apabila telah ditemukan bukti yang cukup dalam dugaan perkara pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) serta dugaan pengaturan pemenang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor.
Ketua PMBB, Oman Pribadi, mengatakan pihaknya datang ke KPK bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memberikan dukungan agar lembaga antirasuah tersebut dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Kami mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Oman kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).
Menurut Oman, perhatian masyarakat semakin besar setelah sebelumnya penyidik KPK melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah dokumen dari beberapa kantor perangkat daerah di Kabupaten Bogor, di antaranya Bappenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
PMBB juga meminta KPK tidak tebang pilih dalam menangani perkara dugaan korupsi tersebut. Oman berharap proses hukum berjalan secara objektif berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Jangan sampai muncul isu KPK masuk angin atau adanya intervensi. Kami meminta proses hukum berjalan secara profesional dan siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Bogor Selatan yang juga bagian dari PMBB, Azet Basyumi, menyampaikan kritik keras terhadap dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor.
Azet menyebut Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan nasional dan menilai tidak boleh ada praktik korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat.
“Wilayah Kabupaten Bogor ini bisa dikatakan sebagai halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Oleh karena itu, jangan sampai para koruptor tetap berkeliaran di Bumi Tegar Beriman. Kami meminta KPK mengusutnya secara tuntas,” kata Azet dalam orasinya.
Ia juga menyoroti dampak dugaan pemotongan upah pungut terhadap kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan tersebut tidak hanya merugikan aparatur atau pihak tertentu, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan kepastian hukum sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK tersebut berjalan dengan tertib dan damai. Sekitar pukul 10.27 WIB, aksi berakhir setelah perwakilan KPK menerima tiga orang perwakilan massa untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak KPK.
PMBB berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian serius KPK dan proses penanganan dugaan perkara di lingkungan Pemkab Bogor dapat segera memberikan kepastian hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
(Rezza)













