SURABAYA | busernet.co.id – Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas negara. Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui kunjungan Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hidayat di Jawa Timur.
Kedatangan Hidayat disambut langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur Kusnali. Dalam agenda tersebut, Kusnali turut didampingi Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Surabaya Andra Naftali Gustaf Vano.
Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat pengelolaan BMN sekaligus memastikan aset negara yang berada di lingkungan pemasyarakatan dapat dikelola secara tertib dan optimal.
Kusnali menegaskan bahwa BMN merupakan amanah negara yang harus dijaga oleh seluruh jajaran. Karena itu, aspek administrasi, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengawasan harus menjadi perhatian bersama.
“Setiap BMN harus dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada aset negara yang tidak jelas keberadaan, status maupun pemanfaatannya,” tegas Kusnali.
Menurut Kusnali, tertib BMN juga menjadi salah satu indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional. Pengelolaan aset yang baik akan memperkuat akuntabilitas organisasi sekaligus meminimalkan potensi persoalan administrasi di kemudian hari.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus memperkuat pengelolaan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Rutan Surabaya.
“Kami terus mendorong seluruh jajaran agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap aset negara. Barang yang digunakan untuk menunjang tugas harus dirawat dan dimanfaatkan sesuai ketentuan,” ujar Tristiantoro.
Ia menambahkan bahwa keberadaan BMN memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan. Sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik akan menunjang pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung proses pembinaan warga binaan.
Karena itu, pengawasan internal menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Setiap bagian harus mengetahui aset yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan penggunaannya sesuai fungsi.
Dari sisi pengamanan, Andra Naftali Gustaf Vano menegaskan bahwa fasilitas penunjang keamanan juga harus mendapat perhatian serius.
“Keamanan membutuhkan sarana dan prasarana yang siap digunakan. Karena itu, pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” kata Andra.
Menurutnya, pengamanan bukan hanya berkaitan dengan personel, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung. Kondisi sarana yang baik akan membantu jajaran dalam menjalankan tugas secara maksimal.
Kunjungan Kepala Biro BMN Kemenimipas sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara jajaran pusat, kantor wilayah dan satuan kerja di lapangan.
Koordinasi berjenjang dinilai penting agar kebijakan pengelolaan aset negara dapat diterapkan secara seragam dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Kusnali juga mendorong agar seluruh satuan kerja terus meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pencatatan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset.
“Yang kita jaga bukan sekadar barang, tetapi aset negara. Ada tanggung jawab besar di dalamnya dan harus dilaksanakan dengan penuh integritas,” ujarnya.
Rutan Kelas I Surabaya menjadi salah satu satuan kerja yang terus didorong untuk mempertahankan tertib administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana.
Sinergi antara Kemenimipas, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dan Rutan Kelas I Surabaya diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan BMN yang semakin transparan, efektif dan akuntabel.
Dengan pengawasan yang kuat serta komitmen seluruh jajaran, aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Pesan yang dibawa pun jelas: setiap aset negara adalah amanah, dan amanah tersebut harus dijaga dengan integritas, profesionalisme serta tanggung jawab.













