Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Politik

Mandat Rakyat vs Ambisi Partai: Syakur Amin dan Pelajaran Dari Kader Garut

busernett88
×

Mandat Rakyat vs Ambisi Partai: Syakur Amin dan Pelajaran Dari Kader Garut

Sebarkan artikel ini
IMG 20260901 WA0078

 

Garut – Busernet.co.id — Penundaan Musda Golkar Kabupaten Garut bukan sekadar masalah teknis penjadwalan. Di balik pergeseran tanggal itu tersembunyi pertanyaan mendasar tentang legitimasi kepemimpinan dalam tubuh partai: apakah kursi ketua DPD seharusnya diraih lewat suara kader di lapangan, atau ditentukan lewat diskresi dari pusat?

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabiro Garut, media Busernet.co.id, saat deklarasi pencalonan Bupati Abdusyi Syakur Amin, yang hadir secara fisik hanya 13 Ketua PK dari 42 kecamatan. Angka ini menempatkan dukungan di sekitar 30 persen — persis di garis ambang batas syarat minimal, bukan mayoritas yang meyakinkan.

 

Seorang pengamat politik Gatra yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa angka ini seharusnya menjadi bahan refleksi serius.

 

“AD/ART Golkar memang memberi ruang bagi diskresi DPP. Namun diskresi itu sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat kader yang sudah terbukti kinerjanya namun terhalang syarat administrasi. Bukan untuk melompat pejabat yang rekam jejak kaderisasinya di partai masih sangat baru,” ujarnya. Selasa, (1/9/26)

 

Pengamat juga menyoroti fakta sejarah: pada Pemilu 2014, Syakur Amin belum berada di Golkar. Kemenangannya di Pilkada didukung elektabilitas pasangannya dan koalisi lintas partai. “Ini bukan kritik, ini fakta. Jika ingin memimpin partai, maka dukungan harus datang dari mesin partai itu sendiri, bukan mengandalkan popularitas jabatan eksekutif,” paparnya.

 

Dua figur dijadikan referensi pola yang lebih sehat: Putri Karlina yang tidak ikut berebut kursi struktural partai, serta mantan Bupati Rudy Gunawan yang berkonsentrasi mengurus rakyat dan terbukti dipercaya dua periode.

 

“Kombinasi jabatan Bupati dan Ketua DPD Golkar dalam satu tangan rawan konflik kepentingan, apalagi jika didukung dengan angka yang tipis di internal partai. Masyarakat Garut saat ini sedang menaruh harapan besar pada pemerintahan yang baru berjalan. Mengapa tidak fokus menyelesaikan mandat itu terlebih dahulu?” tanyanya.

 

Dengan tenggat Musda seluruh Jawa Barat pada 30 Oktober 2026, penundaan yang berlarut-larut justru semakin mempertegas ketidakpastian politik di internal Golkar Garut.

 

(M.A Zakariyya S.E)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!