JAKARTA | BUSERNET.CO.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah mencatat keberadaan tambang ilegal sebagai persoalan serius karena tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Kementerian ESDM sebelumnya menyebut pemerintah telah mengidentifikasi 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara yang dilaporkan mencapai sedikitnya Rp300 triliun. (Kementerian ESDM RI)
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Dalam agenda penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal, Presiden meminta perkembangan penanganan persoalan tersebut dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Bahkan, pemerintah menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar hukum tidak boleh merasa kebal hanya karena memiliki kekuatan ekonomi atau kedudukan tertentu. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia)
Bukan Hanya Penambang, Dugaan Keterlibatan Pihak Lain Harus Diusut
Komitmen tersebut menjadi penting di tengah masih munculnya berbagai laporan mengenai aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin atau beroperasi di luar ketentuan perizinan.
Penindakan diharapkan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau operator tambang. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan pihak yang memberikan perlindungan, membekingi, memfasilitasi, atau turut mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal, keterlibatannya juga harus diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, pemberantasan tambang ilegal tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri seluruh rantai aktivitas apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.
Presiden Sudah Tegas, Aparat Ditunggu Bertindak
Pernyataan Presiden tersebut menjadi pesan penting bagi aparat penegak hukum di daerah. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pertambangan ilegal diharapkan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti secara profesional.
Publik kini menunggu bukti nyata di lapangan. Jangan sampai aktivitas pertambangan yang diduga ilegal terus berlangsung sementara masyarakat mempertanyakan ke mana arah penegakan hukum.
Penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara transparan, berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tanpa tebang pilih.
Pesan Presiden sudah jelas: hukum harus ditegakkan. Kini publik menunggu siapa saja yang benar-benar akan ditindak ketika terbukti terlibat.

























