Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

LAHAN MEE DUSUN SEPUNGGUR: WARGA MENGADU KE BUPATI, DESAK DEWAN JANGAN “MELEMPEM” HADAPI RENCANA PEMBANGUNAN BATALYON DAN KOMPI  

busernett88
×

LAHAN MEE DUSUN SEPUNGGUR: WARGA MENGADU KE BUPATI, DESAK DEWAN JANGAN “MELEMPEM” HADAPI RENCANA PEMBANGUNAN BATALYON DAN KOMPI  

Sebarkan artikel ini
20260822

Bungo, Busernet.co.id,20/08/2026||Polemik lahan bekas Perkebunan MEE di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, semakin memanas dan menjadi sorotan publik yang mendesak. Lahan seluas 396 hektare tersebut merupakan tanah negara yang telah beralih status menjadi aset daerah (barang milik daerah) Kabupaten Bungo, namun faktanya tanah tersebut kini sudah dikuasai oleh masyarakat luas.

 

Sebagian besar lahan telah dijadikan kebun sawit, bahkan sebagian wilayah dimanfaatkan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang jelas-jelas melanggar aturan dan merusak lingkungan.

 

Kini polemik ini mencapai titik terpanas ketika Pemerintah Kabupaten Bungo berencana membangun Batalyon dan Kompi di atas sebagian lahan MEE tersebut, tepatnya seluas 55 hektare. Rencana pembangunan ini justru memicu gelombang protes dan kekhawatiran mendalam dari warga yang telah lama menempati dan mengelola lahan tersebut. Para warga pun akhirnya datang mengadu langsung kepada Bupati Bungo, menyampaikan keluh kesah serta meminta kejelasan dan solusi yang adil atas nasib mereka.

 

Kondisi ini bukanlah hal yang sepele. Di satu sisi, tanah tersebut secara hukum adalah milik pemerintah daerah. Namun di sisi lain, masyarakat telah lama mengelola, menanam, dan menggantungkan hidup dari lahan tersebut selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status yang memadai. Belum lagi adanya aktivitas PETI yang semakin memperumit situasi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang lebih besar.

 

Dalam pengaduannya, warga juga secara tegas menyampaikan harapan sekaligus peringatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo. Mereka meminta para anggota dewan untuk tidak bersikap pasif atau “melempem” dalam menyikapi persoalan yang menyangkut hajat hidup ratusan keluarga ini.

 

Warga menuntut DPRD untuk turun tangan secara aktif, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan terkait lahan ini dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan pihak yang telah lama mengelola lahan tersebut dengan itikad baik.

 

Persoalan lahan ini memerlukan penanganan yang bijaksana, komprehensif, dan mengedepankan musyawarah mufakat antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat yang terdampak. Rencana pembangunan Batalyon dan Kompi tentu memiliki tujuan strategis demi keamanan dan ketertiban wilayah, namun hal itu pun tidak boleh mengabaikan hak dan kesejahteraan masyarakat yang telah lebih dulu berada di lokasi.

 

Semoga Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD dapat segera menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, menyelesaikan status lahan secara hukum yang jelas, serta memberikan solusi yang adil dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bungo.

Sumber informasi: Laporan warga dan pengamatan di lapangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!