Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Pengadilan Tinggi Surabaya Perkuat Sinergi Penegak Hukum melalui Sosialisasi Pasal 298 dan 300 KUHAP serta Peluncuran Persidangan Elektronik

busernett88
×

Pengadilan Tinggi Surabaya Perkuat Sinergi Penegak Hukum melalui Sosialisasi Pasal 298 dan 300 KUHAP serta Peluncuran Persidangan Elektronik

Sebarkan artikel ini
IMG 20260804 WA0328

Surabaya | busernet.co.id  – Pengadilan Tinggi Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi sistem peradilan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Pasal 298 dan Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dirangkaikan dengan Peluncuran Persidangan Elektronik. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi antarpenegak hukum sekaligus memperkuat implementasi transformasi digital di lingkungan peradilan.

Acara dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Sujatmiko, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Gresik, serta perwakilan organisasi advokat yang terdiri atas Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua DPW, Ketua DPC PERADI, DPC PERADI SAI yang diwakili Ardiansyah dan Fira, serta PERADI Surabaya.

IMG 20260804 WA0177

Dalam sambutannya, Sujatmiko, S.H., M.H. menegaskan bahwa perubahan dalam hukum acara pidana harus diiringi dengan kesiapan seluruh unsur penegak hukum agar pelaksanaannya berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Implementasi Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan pidana yang terpadu. Di sisi lain, persidangan elektronik menjadi bentuk nyata transformasi pelayanan peradilan menuju sistem yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Sinergi seluruh aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan.”

Menurut Sujatmiko, digitalisasi peradilan bukan hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum dengan tetap menjaga prinsip-prinsip independensi peradilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi setiap pihak yang berperkara.

IMG 20260804 WA0191

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pembaruan hukum acara pidana memerlukan koordinasi yang erat antarinstansi agar tidak terjadi perbedaan dalam implementasi di lapangan.

“Kejaksaan siap mendukung penuh implementasi KUHAP dan pelaksanaan persidangan elektronik. Kesamaan persepsi serta koordinasi yang baik akan memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.”

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, yang menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan berkomitmen mendukung digitalisasi proses peradilan sebagai bagian dari penguatan sistem peradilan pidana terpadu.

IMG 20260804 WA0214

“Pemasyarakatan akan terus bersinergi dengan pengadilan, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum dalam mendukung implementasi persidangan elektronik. Kolaborasi ini penting agar pelayanan hukum berjalan lebih cepat, efisien, aman, serta tetap menjamin hak-hak seluruh pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Surabaya berharap terbangun kesamaan pemahaman dalam penerapan ketentuan KUHAP, meningkatnya koordinasi antarinstansi, serta semakin optimalnya pelaksanaan persidangan elektronik sebagai bagian dari modernisasi peradilan.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pengadilan Tinggi Surabaya bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menghadirkan sistem peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!