SUKABUMI – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di salah satu SPBU kawasan Batusapi, Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan tajam. Pasalnya, BBM bersubsidi yang semestinya disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, diduga justru dapat diperoleh secara bebas menggunakan jerigen 27/07/2026
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Jika benar Pertalite bersubsidi diperjualbelikan atau disalurkan menggunakan jerigen untuk kepentingan tertentu di luar ketentuan yang berlaku, maka praktik tersebut patut segera ditelusuri dan diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH) serta instansi terkait.
Ironisnya, SPBU tersebut diketahui berada tidak jauh dari wilayah Polres Sukabumi. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah aktivitas pengambilan BBM bersubsidi menggunakan jerigen tersebut tidak diketahui oleh aparat setempat? Ataukah memang belum ada tindakan karena belum dilakukan pemeriksaan secara langsung?
Publik tentu berharap hukum tidak hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga mampu menyentuh pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Saat dilakukan konfirmasi ke lokasi, pihak yang disebut sebagai penanggung jawab maupun atasannya disebut tidak berada di tempat. Operator SPBU menyampaikan bahwa penanggung jawab dan atasannya sedang tidak ada.
Kondisi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya terkait sistem pengawasan di SPBU tersebut. Jika memang aktivitas pengambilan BBM bersubsidi menggunakan jerigen terjadi pada jam operasional, lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penyalurannya?
Pengawas SPBU juga patut dipertanyakan kinerjanya. Mengapa pada saat jam kerja pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan justru tidak berada di lokasi? Apakah pengawasan distribusi BBM bersubsidi benar-benar berjalan atau hanya sebatas formalitas?
Persoalan ini seharusnya tidak dianggap sepele. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Apabila subsidi tersebut disalahgunakan atau disalurkan tidak sesuai peruntukannya, maka negara dan masyarakat berpotensi dirugikan.
Dalam konteks hukum, penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dapat berhadapan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya ketentuan terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Namun, penerapan pasal pidana tentunya harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan serta fakta hukum yang ditemukan oleh aparat berwenang.
Karena itu, APH dan instansi terkait diharapkan segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyaluran Pertalite bersubsidi menggunakan jerigen di SPBU Batusapi Pelabuhanratu. Pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan atau justru terdapat dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Pertanyaan besarnya kini mengarah kepada fungsi pengawasan: siapa yang mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya pelanggaran?
Masyarakat berharap Polres Sukabumi bersama instansi terkait tidak tinggal diam. Jika dugaan tersebut terbukti melanggar aturan, penindakan tegas harus dilakukan. Sebaliknya, apabila penyaluran BBM menggunakan jerigen tersebut ternyata memiliki dasar hukum dan sesuai ketentuan, pihak pengelola SPBU perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Publik menunggu keberanian APH untuk memastikan: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru praktik dugaan penyalahgunaan subsidi dibiarkan begitu saja?
(Red)













