Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

Dugaan Perusakan Kawasan Mangrove di Dapur 12 Batam Jadi Sorotan, Warga Desak Pemerintah dan APH Bertindak

busernett88
×

Dugaan Perusakan Kawasan Mangrove di Dapur 12 Batam Jadi Sorotan, Warga Desak Pemerintah dan APH Bertindak

Sebarkan artikel ini
IMG 20260722 WA0581(1)

Batam | busernet.co.id – Dugaan perusakan kawasan hutan mangrove disertai aktivitas pembukaan lahan dan penimbunan di kawasan Perumahan Rahayu, Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas yang diduga berkaitan dengan rencana pembangunan Perumahan Rahayu 3 itu memicu kekhawatiran warga karena dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir serta meningkatkan risiko banjir, abrasi, dan kerusakan lingkungan, Rabu (22/7/2026).

 

Berdasarkan pantauan di lapangan serta keterangan sejumlah warga, alat berat disebut telah lama beroperasi melakukan pembukaan lahan dan penimbunan menggunakan material tanah. Aktivitas tersebut bahkan diklaim semakin intensif dalam beberapa waktu terakhir.

 

Yang menjadi perhatian masyarakat, kegiatan itu diduga berlangsung tanpa pengawasan yang terlihat dari instansi berwenang. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas proyek, kelengkapan perizinan, serta kepatuhan terhadap aturan perlindungan lingkungan hidup.

 

“Kami sebagai warga sangat menyayangkan aktivitas ini karena sampai sekarang tidak pernah terlihat adanya pengawasan dari dinas atau instansi terkait. Seolah-olah tidak ada yang melakukan pemeriksaan. Padahal lokasi ini merupakan kawasan mangrove yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan berada dekat dengan permukiman warga. Kami berharap pemerintah tidak menutup mata, segera turun ke lapangan, memeriksa legalitas kegiatan ini, dan apabila ditemukan pelanggaran agar ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar salah seorang warga kepada tim media.

 

Tim media memperoleh informasi bahwa kawasan yang saat ini sedang dibuka dan ditimbun tersebut akan dikembangkan menjadi Perumahan Rahayu 3. Informasi itu semakin menambah keresahan masyarakat karena lokasi yang dikerjakan disebut sebelumnya merupakan kawasan yang ditumbuhi hutan mangrove.

 

Menurut warga, apabila informasi tersebut benar, maka pemerintah wajib memastikan seluruh proses pembangunan telah memenuhi ketentuan perizinan dan tidak mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

 

“Informasi yang kami peroleh dari masyarakat sekitar, lokasi ini akan dijadikan Perumahan Rahayu 3. Itulah yang membuat kami semakin khawatir. Jika benar kawasan mangrove dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan, dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Mangrove merupakan benteng alami pesisir, menyerap air saat hujan deras, mencegah abrasi, sekaligus menjadi habitat berbagai biota. Kami meminta pemerintah, BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas kegiatan ini secara menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, aktivitas tersebut harus segera dihentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebelum kerusakan semakin meluas,” ungkap warga.

 

Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup verifikasi dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, status kawasan, hingga legalitas seluruh pekerjaan yang sedang berlangsung.

 

Warga menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apabila dugaan perusakan kawasan mangrove terbukti, mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Menurut masyarakat, keberadaan mangrove memiliki fungsi yang sangat vital sebagai benteng alami kawasan pesisir, penyerap karbon, habitat berbagai biota laut, serta pelindung permukiman dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menghilangkan kawasan mangrove harus diawasi secara ketat.

 

Sorotan publik semakin menguat karena kondisi di lapangan dinilai bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menjaga kelestarian lingkungan. (h.f.Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!