Surabaya, Jawa Timur – Holil selaku Intelijen Lembaga Komando Garuda Sakti Republik Indonesia menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh PT Bahtera Permai Ekatama yang beralamat di Jalan Perak Timur No. 162, Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Holil, informasi tersebut diperoleh dari mantan Anak Buah Kapal (ABK) bernama Ilham serta didukung oleh sejumlah dokumen dan bukti yang diklaim menunjukkan adanya dugaan pelanggaran. Dugaan tersebut meliputi pembuangan limbah oli bekas atau limbah yang diduga terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke laut saat kapal sedang berlabuh pada malam hari.
Selain itu, Holil juga mengungkap adanya dugaan keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan. Dugaan tersebut, kata Holil, diperkuat dengan sejumlah bukti percakapan (chat) yang menunjukkan adanya keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah pekerja.
“Apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan hasil penyelidikan dan proses hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup maupun ketenagakerjaan,” ujar Holil.
Holil menjelaskan bahwa pencemaran laut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keselamatan lingkungan hidup. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.
Sementara terkait ketenagakerjaan, Holil menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait pengupahan yang mengatur bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dapat dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun berdasarkan informasi dan bukti yang kami terima, kami meminta aparat penegak hukum, instansi lingkungan hidup, Dinas Tenaga Kerja, serta Kapolri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional guna memastikan kebenaran dugaan tersebut,” tegas Holil.
Ia berharap aparat berwenang dapat mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian yang sah.
“Kami meminta agar seluruh pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang berwenang, segera menindaklanjuti laporan dan informasi yang ada. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Holil.













