Bungo, Busernet.co.id, 23/06/2026 Guna memastikan terselenggaranya Pemilihan Rio (Pilrio) Serentak Kabupaten Bungo Tahun 2026 yang aman, tertib, dan damai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0416/Bungo Tebo.
Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Kerja Sama yang disepakati kedua belah pihak, sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan pengamanan selama seluruh rangkaian tahapan pemilihan berlangsung. Nota kesepakatan ini memiliki nomor referensi masing-masing pihak.
dengan fokus utama pada Dukungan Pengamanan Pemilihan Rio (Pilrio) Kabupaten Bungo Tahun 2026. Penandatanganan dan persetujuan dokumen ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menciptakan suasana yang kondusif demi kelancaran proses demokrasi di tingkat dusun dan kelurahan.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua instansi menyepakati pembagian peran, koordinasi, dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan. Satpol PP-Damkar akan melaksanakan tugas pengawasan ketertiban umum, pengendalian keramaian, serta siaga bencana dan kebakaran di setiap lokasi pemilihan.
Sementara itu, Kodim 0416/Bungo Tebo melalui jajaran Babinsa dan unsur kekuatan yang dimiliki akan memberikan dukungan pengamanan, pemantauan situasi, serta membantu menjaga stabilitas keamanan lingkungan agar tidak terjadi gangguan yang dapat mengganggu jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
Kepala Satpol PP-Damkar Kabupaten Bungo menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi.
“Pengamanan pemilihan bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan bergandengan tangan bersama TNI melalui Kodim, kami yakin kemampuan pengawalan dan pengamanan akan semakin maksimal. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0416/Bungo Tebo menegaskan bahwa pihaknya siap mengerahkan seluruh kemampuan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami hadir untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintah daerah. Pilrio ini adalah wujud kedaulatan rakyat, sehingga tugas kita bersama adalah menjaga agar prosesnya berjalan lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin yang diterima oleh seluruh warga,” tegasnya.
Melalui nota kesepakatan ini, kedua belah pihak juga sepakat untuk membentuk jalur komunikasi yang cepat dan terpadu, sehingga setiap perkembangan situasi di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Antisipasi dini terhadap potensi perselisihan, gangguan ketertiban, maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan akan menjadi prioritas utama dalam pengawasan.
Dengan adanya kerja sama yang terstruktur dan jelas ini, diharapkan seluruh tahapan Pilrio Serentak Kabupaten Bungo Tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal, aman dari awal hingga akhir, serta melahirkan kepemimpinan dusun yang amanah dan mampu membawa kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
(Maskur)













