Bungo, Busernet.co.id, 18/06/2026||Sebuah video yang menyebar luas di media sosial memicu keprihatinan sekaligus kemarahan publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang perempuan yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, diduga mengalami penganiayaan berat oleh majikannya di Malaysia.
Korban tampak menderita luka serius, memar di lengan dan paha, serta menunjukkan ekspresi ketakutan dan trauma mendalam sambil menangis menceritakan penderitaannya.
Kasus ini menarik perhatian Gubernur Jambi, Al Haris, yang mengaku baru mengetahui secara pasti bahwa korban adalah warga Bungo, setelah sebelumnya hanya mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui pemberitaan media.
“Saya mengikuti perkembangan di media, Saya tahu ada TKI kita yang dipukul hingga mengalami kekerasan yang cukup berat. Namun, saya baru mengetahui bahwa korban merupakan warga Bungo,” ungkapnya saat diwawancarai pada Kamis, 18 Juni 2026.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pihaknya segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi melalui Kantor Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.
Komunikasi tersebut bertujuan untuk memantau kondisi korban, mengetahui apakah ia masih dalam proses pemeriksaan atau sudah memungkinkan untuk dipulangkan ke Indonesia, serta memastikan keinginan korban terkait kepulangannya.
“Saya akan mencoba berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia. Apakah masih diperlukan pemeriksaan di sana atau kita tanyakan kepada korban apakah ingin pulang ke Indonesia atau bagaimana,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat. “Kami berharap korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang baik selama proses hukum dan pemeriksaan berlangsung,” tegas Al Haris.
Sementara itu, Hafiz Fattah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, meminta agar status keberangkatan korban ke Malaysia ditelusuri secara mendalam. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan sistem perlindungan bagi pekerja migran asal Jambi.
Menurut Hafiz, jika korban berangkat melalui jalur resmi, pemerintah dapat mempelajari persoalan yang terjadi untuk memperbaiki sistem ke depannya. Namun, jika keberangkatan dilakukan secara ilegal, hal ini harus menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kita ingin masyarakat yang bekerja ke luar negeri memiliki standar dan perlindungan yang memadai. Jangan sampai ada lagi warga kita yang menjadi korban kekerasan atau penyiksaan di negara lain,” tegas Hafiz Fattah.
Kasus ini mengingatkan kembali pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam bekerja ke luar negeri, serta menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia yang mencari nafkah di perantauan.
(Maskur)









