TUBAN | busernet.co.id – Nama Santoso dan Siska kembali menjadi perbincangan dalam polemik aktivitas tambang pasir silika di wilayah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.
Di tengah berbagai informasi yang berkembang di lapangan, masyarakat mempertanyakan kapan kepastian hukum dan kejelasan status aktivitas yang dikaitkan dengan keduanya akan disampaikan secara terbuka.
Polemik yang telah berlangsung cukup lama ini dinilai telah melampaui sekadar persoalan aktivitas tambang semata.
Sorotan publik kini mengarah pada transparansi proses pengawasan, hasil pemeriksaan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan aturan.

Masyarakat menilai bahwa semakin lama sebuah persoalan yang menyangkut kepentingan publik tidak memperoleh kejelasan, semakin besar pula ruang spekulasi yang berkembang. Karena itu, publik mulai mempertanyakan apakah seluruh dokumen yang berkaitan dengan aktivitas yang menjadi sorotan telah diverifikasi secara menyeluruh dan apakah hasil pemeriksaan lapangan telah dituangkan dalam kesimpulan yang dapat diketahui masyarakat.
Pertanyaan yang kini menguat bukan lagi sekadar siapa yang terkait dalam aktivitas tersebut, melainkan bagaimana negara melalui instrumen pengawasannya memastikan bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam aspek hukum, apabila ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin, maka ketentuannya diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
Jika terdapat dampak terhadap lingkungan hidup, maka ketentuan Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi dasar penegakan hukum sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian.
Apabila ditemukan penyalahgunaan distribusi atau penggunaan BBM bersubsidi dalam operasional kegiatan tertentu, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga dapat diterapkan sesuai unsur-unsur yang terbukti dalam proses hukum.
Selain itu, hak masyarakat untuk mengetahui perkembangan penanganan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dijamin dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bahkan Pasal 52 UU KIP mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Kini masyarakat menunggu satu hal yang sederhana namun penting: kejelasan.
Jika seluruh aktivitas yang menjadi sorotan telah sesuai ketentuan hukum, maka publik berhak mengetahui dasar dan hasil pemeriksaannya.
Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan pendalaman, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana proses tersebut berjalan.
Karena dalam isu yang menyangkut sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat luas, yang dibutuhkan bukan ruang kosong yang dipenuhi asumsi.
Yang dibutuhkan adalah transparansi, fakta yang dapat diverifikasi, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.













