Bungo, Busernet.co.id, 09/06/2026 Dugaan Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bungo kembali dihantui persoalan pelik terkait sektor unggulan andalan, yaitu perkebunan kelapa sawit.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Gempur menyoroti secara tajam fenomena penurunan drastis Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir, di mana angka penerimaan yang semula menjanjikan justru merosot tajam dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, penurunan ini dinilai tidak sejalan dengan perkembangan luas perkebunan dan aktivitas industri sawit yang justru tercatat terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian serius Ormas Gempur, realisasi penerimaan DBH sektor sawit pada tahun 2024 sempat mencatatkan angka yang cukup besar, yaitu sekitar Rp14 miliar rupiah. Namun, angka tersebut tidak mampu dipertahankan dan justru mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Pada tahun 2025, pendapatan tersebut turun menjadi sekitar Rp5 miliar rupiah, dan perjalanan tidak berhenti di situ, melainkan kembali merosot tajam pada tahun 2026 menjadi hanya sekitar Rp3 miliar rupiah. Penurunan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini terasa sangat mencolok dan menjadi sorotan utama seluruh elemen masyarakat.
Ketua Ormas Gempur, Mustakim, S.Sos, menyampaikan bahwa kondisi yang dialami daerah saat ini patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, penurunan yang sangat signifikan dan berkelanjutan ini tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, melainkan harus dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan yang begitu ekstrem ini.
“Jika luas perkebunan dan aktivitas produksi kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun, maka penurunan DBH yang sangat drastis ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di benak kita semua.
Logika sederhananya, jika kegiatan ekonomi berjalan lebih banyak dan luas lahan semakin meluas, seharusnya pendapatan yang diterima daerah juga ikut meningkat atau setidaknya stabil. Namun kenyataannya justru sebaliknya, malah terus menurun tajam. Ini hal yang sangat mencurigakan dan perlu diselidiki lebih lanjut,” ujar Mustakim dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Mustakim menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan pihaknya, Ormas Gempur mencium adanya dugaan kuat terkait praktik yang selama ini diduga dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai “mafia pajak”. Menurutnya, keberadaan kelompok ini diduga berpotensi memengaruhi besaran penerimaan negara dan daerah dari sektor perkebunan sawit, sehingga menyebabkan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah justru berkurang secara drastis. Praktik yang diduga dilakukan ini dinilai telah merugikan keuangan publik dan menghambat pembangunan daerah yang seharusnya dapat berjalan lebih cepat berkat pendapatan dari sektor perkebunan.
Meskipun demikian, Mustakim menegaskan bahwa dugaan yang ada saat ini masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui proses audit dan penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Ia menekankan bahwa Ormas Gempur tidak berkehendak untuk menuduh secara sembarangan, namun kondisi yang terjadi membutuhkan pengungkapan kebenaran yang obyektif dan terukur.
“Kami hanya menyampaikan dugaan yang muncul dari fakta yang ada. Agar kebenaran dapat terungkap, maka diperlukan langkah nyata dari pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan mendalam, menelusuri setiap aliran keuangan, dan melihat apakah ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Mustakim juga menambahkan bahwa pendapatan dari sektor sawit selama ini memang menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Bungo. Dana yang diterima seharusnya digunakan untuk berbagai keperluan penting, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga program-program kesejahteraan masyarakat yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Namun, dengan terus merosotnya angka penerimaan DBH ini, otomatis kemampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan pun akan terhambat, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah seluruh masyarakat yang menantikan kemajuan dan kesejahteraan.
Masyarakat luas juga menyampaikan kekhawatiran yang sama. Banyak warga yang berpendapat bahwa fenomena penurunan yang tidak wajar ini patut dicermati secara serius. Mereka berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat segera bertindak, melakukan penyelidikan yang menyeluruh, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari hasil perkebunan sawit dapat dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap aparat berani turun tangan. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya membangun desa dan kota, justru dinikmati oleh segelintir orang yang tidak berhak. Kami ingin kebenaran terungkap, dan keuangan daerah dapat pulih kembali agar pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan isu ini.
Sampai dengan berita ini diterbitkan, pihak berwenang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Namun, tekanan dari masyarakat dan Ormas Gempur semakin menguat untuk segera melakukan tindakan dan memberikan jawaban atas persoalan yang tengah dialami daerah ini.
Masyarakat menunggu dengan harapan agar kebenaran dapat segera terungkap, dan setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, demi memulihkan keuangan daerah dan memastikan hasil dari sektor unggulan ini benar-benar dinikmati oleh seluruh warga Kabupaten Bungo. (Mas)













