Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

Tambang Diduga Ilegal TP Beroperasi Terang-Terangan, Wibawa Hukum di Bojonegoro Sedang Diuji

busernett88
×

Tambang Diduga Ilegal TP Beroperasi Terang-Terangan, Wibawa Hukum di Bojonegoro Sedang Diuji

Sebarkan artikel ini
IMG 20260607 WA0240

BOJONEGORO | busernet.co.id  – Di saat pemerintah gencar menyerukan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, sebuah tambang galian C yang diduga belum mengantongi legalitas lengkap di Kecamatan Trucuk justru disebut masih beroperasi secara terbuka. Pemandangan puluhan truk keluar-masuk lokasi setiap hari menjadi tontonan publik yang memunculkan pertanyaan serius: apakah hukum benar-benar hadir, atau hanya tajam terhadap pelanggaran kecil namun kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar?

Aktivitas penambangan yang dikaitkan dengan sosok berinisial TP tersebut bukan lagi isu yang beredar dari bisik-bisik warga. Keberadaan alat berat, mobilisasi material, dan lalu-lalang kendaraan angkut berlangsung di ruang terbuka yang dapat disaksikan siapa saja. Namun hingga kini, publik belum melihat adanya penjelasan resmi yang gamblang mengenai status perizinan maupun langkah pengawasan dari instansi berwenang.

IMG 20260607 WA0241

Situasi ini memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Sebab apabila dugaan belum adanya izin tersebut benar, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kredibilitas negara dalam mengelola sumber daya alam dan menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri.

Lebih mengusik lagi adalah dugaan penggunaan solar untuk operasional alat berat di lokasi tambang. Masyarakat mempertanyakan sumber BBM yang digunakan. Apakah seluruh kebutuhan operasional telah menggunakan solar industri sesuai ketentuan, atau terdapat potensi penyalahgunaan solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak? Pertanyaan itu hingga kini masih menggantung tanpa jawaban yang terang.

Di sisi lain, kerugian yang berpotensi timbul tidak bisa dianggap remeh. Negara berisiko kehilangan penerimaan, daerah menanggung beban kerusakan infrastruktur akibat kendaraan bertonase berat, sementara masyarakat sekitar menghadapi ancaman dampak lingkungan yang sewaktu-waktu dapat menjadi persoalan besar. Ironisnya, aktivitas yang menjadi sorotan tersebut disebut terus berjalan tanpa hambatan berarti.

Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis terkait. Sebab jika dugaan aktivitas tambang tanpa izin dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa kejelasan penanganan, maka yang dipertanyakan bukan hanya legalitas tambang itu sendiri, melainkan juga efektivitas sistem pengawasan yang seharusnya bekerja melindungi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan instrumen hukum yang tegas terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda mencapai Rp100 miliar. Persoalannya kini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan, melainkan keberanian untuk menerapkannya secara konsisten tanpa pandang bulu.

Masyarakat Bojonegoro berhak mendapatkan jawaban. Apakah aktivitas tambang yang menjadi sorotan itu telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, atau justru ada persoalan yang selama ini luput dari pengawasan? Di tengah derasnya aktivitas yang terlihat di lapangan, diamnya para pemangku kewenangan justru semakin memperbesar tanda tanya yang berkembang di ruang publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!