Tuban | busernet.co.id – Deru mesin truk pedel bermuatan berat kembali mengguncang jalanan Kabupaten Tuban.
Di tengah derasnya keluhan masyarakat soal kendaraan diduga overload yang bebas melintas, sorotan tajam kini mengarah kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban yang dinilai belum menunjukkan tindakan maksimal di lapangan.
Sementara itu, Satlantas Polres Tuban melalui Kanit Turjawali, Rizky Dwi, justru terus bergerak melakukan patroli dan penindakan terhadap truk-truk pelanggar yang dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Siang hingga malam, petugas kepolisian turun langsung melakukan hunting system dan pemeriksaan kendaraan angkutan barang yang diduga melanggar aturan tonase maupun kelayakan teknis kendaraan.
Langkah itu dilakukan untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan yang makin parah akibat aktivitas kendaraan bermuatan berat.
Namun di balik gencarnya tindakan kepolisian, publik mempertanyakan keberadaan Dishub Tuban.
Sebab pelanggaran truk pedel dinilai bukan persoalan baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa solusi tegas.
Masyarakat menilai kondisi ini seperti ironi. Polisi bekerja keras di lapangan memburu pelanggar, sementara instansi yang memiliki kewenangan pengawasan transportasi justru dianggap seolah hanya menjadi penonton.
Padahal kendaraan over dimension over loading (ODOL) jelas berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 307 UU LLAJ mengatur ancaman pidana bagi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi kapasitas daya angkut. Sementara Pasal 277 mengatur sanksi bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya jalan yang hancur dihajar tonase berlebih, tetapi juga keselamatan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menjadi korban.
Publik kini menunggu keberanian Dishub Tuban untuk benar-benar turun tangan, bukan sekadar hadir di balik meja tanpa aksi nyata di jalanan.













