Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

FORKODA Jabar Terima Komitmen DPR Dan DPD RI: Moratorium Pemekaran Daerah Ditentang, Tidak Miliki Dasar Hukum  

busernett88
×

FORKODA Jabar Terima Komitmen DPR Dan DPD RI: Moratorium Pemekaran Daerah Ditentang, Tidak Miliki Dasar Hukum  

Sebarkan artikel ini
IMG 20260519 WA0011

 

 

Garut.Busernet.co.id – Jakarta – Perjuangan percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat memasuki babak krusial. Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (FORKODA PPDOB) Jawa Barat telah melakukan audiensi maraton ke DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan strategis ini membuahkan komitmen kuat, baik secara lisan maupun tertulis, dari sejumlah anggota parlemen pusat terkait dukungan pencabutan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

IMG 20260519 WA0012

Dukungan tersebut secara khusus diarahkan bagi daerah-daerah di Jawa Barat yang dinilai telah memenuhi syarat lengkap, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kapasitas keuangan dan sumber daya manusia.

 

Ketua FORKODA PPDOB Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyatakan bahwa dukungan konkret diperoleh dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin dan Indrajaya, serta Anggota Komite I DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti.

 

Dalam pandangan FORKODA, narasi yang menyebut pemekaran daerah sebagai beban negara adalah persepsi yang keliru. Sebaliknya, pemekaran dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal nasional.

 

“Pemekaran bukan beban, melainkan solusi. Langkah ini justru akan memperluas jangkauan pelayanan publik, mempercepat pemerataan ekonomi, melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Jawa Barat berhak mendapatkan keadilan fiskal,” tegas Rahmat Hidayat Djati.

 

Usulan Lama yang Menanti Kepastian

 

Sekretaris Umum FORKODA Jawa Barat, Muhammad Sufyan, menjelaskan bahwa sebagian besar usulan pemekaran wilayah di Jawa Barat sesungguhnya telah lama memperoleh persetujuan politik di tingkat daerah, baik melalui sidang paripurna DPRD maupun dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Sejumlah Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah lama diperjuangkan dan menanti kepastian hukum antara lain:

 

– Kabupaten Sukabumi Utara

– Kabupaten Bogor Barat

– Kabupaten Bogor Timur

– Kabupaten Garut Selatan

– Kabupaten Garut Utara

– Kabupaten Cianjur Selatan

– Kabupaten Tasikmalaya Selatan

– Kabupaten Indramayu Barat

– Kabupaten Subang Utara

– Kabupaten Cirebon Timur

 

Audiensi ini juga dihadiri oleh berbagai unsur perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan dari wilayah-wilayah calon pemekaran tersebut.

 

Parlemen Pusat Siap Dorong Pencabutan Moratorium

 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa pihaknya secara prinsip telah lama berkomitmen mendukung pemekaran daerah yang dinilai matang, layak, dan telah memenuhi persyaratan administratif maupun kapasitas daerah.

 

“Melalui Komisi II DPR RI, kami telah meminta secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan moratorium pemekaran segera dicabut. Pemekaran adalah instrumen nyata untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil,” ujar Muhammad Khozin.

 

Ia menambahkan, momentum krusial selanjutkan akan terjadi pada 3 Juni 2026, di mana Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri. Agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

 

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, menyoroti ketimpangan fiskal nasional yang dialami Jawa Barat akibat struktur wilayah yang tidak seimbang.

 

“Jawa Barat berpenduduk sekitar 51 juta jiwa, terbesar di Indonesia, namun hanya memiliki 27 Kabupaten/Kota. Bandingkan dengan Jawa Timur yang memiliki penduduk lebih sedikit namun memiliki 38 Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara otomatis menciptakan ketimpangan transfer fiskal yang sangat tidak adil bagi Jawa Barat,” papar Aanya Rina Casmayanti.

 

Moratorium Tanpa Dasar Hukum

 

Sekretaris Dewan Pembina FORKODA PPDOB Jawa Barat, Andri Kantaprawira, menguraikan dampak nyata dari ketimpangan tersebut. Menurut data yang dihimpun, Jawa Barat mengalami kekurangan ruang fiskal hingga mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun jika dibandingkan dengan provinsi besar lain di Pulau Jawa. Hal ini murni akibat struktur pembagian daerah otonom yang tidak proporsional.

 

“Kami menuntut keadilan fiskal nasional. Pemekaran bukan sekadar membagi wilayah, tetapi strategi memperkuat sistem ekonomi dan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat,” tandas Andri Kantaprawira.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Paripurna FORKODA Jawa Barat sekaligus Ketua Umum PM GATRA (Perjuangan Masyarakat Garut Utara), Holil Aksan Umarzen, melontarkan kritik tajam terkait landasan hukum kebijakan moratorium yang selama ini diterapkan pemerintah pusat.

 

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada dasar hukum yang jelas dan mengikat terkait pelarangan pemekaran tersebut.

 

“Kami mempertanyakan dasar hukum moratorium ini. Tidak pernah ada ketetapan resmi berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden yang secara tegas menetapkan moratorium sebagai norma hukum nasional. Secara diskresi pun, alasan moratorium tidak pernah dijelaskan secara terbuka dan konstitusional kepada publik,” tegas Holil Aksan Umarzen.

 

Lebih jauh, ia menilai pemerintah pusat telah mengabaikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal aturan tersebut mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana penataan daerah, namun hingga kini setelah 12 tahun, aturan teknis tersebut belum tuntas disusun.

 

“Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan pengabaian amanat undang-undang. Negara tidak boleh membiarkan daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat menggantungkan nasib tanpa kepastian hukum selama belasan tahun,” tegasnya.

 

Holil menegaskan, pemekaran yang diperjuangkan bukan ancaman bagi negara, melainkan upaya memperkuat kedaulatan negara dari sisi ekonomi dan pelayanan.

 

“Pemekaran akan mempercepat pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan,” tambahnya.

 

Usulan Pemekaran Selektif Berbasis Kapasitas

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS), Abdurahman Sang, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menuntut seluruh usulan calon daerah otonom baru di Indonesia untuk dimekarkan secara serentak.

 

Pihaknya mengusulkan pendekatan realistis dan objektif: pemerintah cukup memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki tingkat kapasitas daerah sangat tinggi berdasarkan hasil studi akademik independen.

 

“Kami tidak meminta semua usulan langsung disahkan. Pemerintah harus realistis, prioritaskan yang benar-benar siap. Berdasarkan data FORKONAS, Calon Daerah Otonomi Baru yang memiliki nilai Kapasitas Daerah (Kapasda) antara 421 hingga 500 di seluruh Indonesia jumlahnya bahkan tidak sampai 100 usulan,” ungkap Abdurahman Sang.

 

Daerah dengan nilai Kapasda tinggi tersebut, lanjutnya, secara umum telah memenuhi indikator utama, antara lain:

 

– Memiliki kapasitas fiskal yang mandiri dan memadai,

– Jumlah penduduk yang signifikan,

– Rentang kendali pemerintahan yang luas dan sulit dijangkau,

– Kesiapan infrastruktur dasar,

– Serta potensi ekonomi yang mampu menopang keberlanjutan daerah baru.

 

Oleh karena itu, FORKONAS menilai kebijakan pemekaran selektif berbasis data kapasitas jauh lebih rasional dan konstitusional dibandingkan mempertahankan moratorium total yang tidak memiliki landasan hukum.

 

Komitmen Lanjutkan Perjuangan Konstitusional

 

Di akhir pernyataan, FORKODA Jawa Barat dan FORKONAS menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional, politik, akademik, dan partisipasi publik. Langkah hukum konstitusional pun tidak ditutup kemungkinan jika negara terus mengabaikan amanat penataan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(M.A.Zakariyya S.E)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!