Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

Dugaan Permainan BBM Subsidi di Tuban Kian Terbuka, Publik Desak Penegakan Hukum Tidak Tumpul

busernett88
×

Dugaan Permainan BBM Subsidi di Tuban Kian Terbuka, Publik Desak Penegakan Hukum Tidak Tumpul

Sebarkan artikel ini
IMG 20260509 WA0272

Tuban | busernet.co.id Sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Kabupaten Tuban semakin menguat. Di tengah keluhan masyarakat terkait distribusi BBM subsidi, praktik yang diduga melibatkan permainan pengisian dan penyaluran BBM disebut masih terus terjadi dan menjadi perhatian warga.

Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan hukum.

Sebab masyarakat menilai dugaan aktivitas tersebut bukan berlangsung secara tersembunyi, melainkan sudah menjadi pembicaraan luas di lapangan.

Namun hingga kini, publik belum melihat adanya langkah besar yang benar-benar memberikan kepastian hukum dan efek jera.

Padahal regulasi terkait penyalahgunaan BBM subsidi sudah sangat jelas. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, setiap pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.

Aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak masyarakat atas subsidi energi.

Karena itu, ketika BBM subsidi diduga dimanfaatkan di luar peruntukannya, maka dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyulitkan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan.

Di sisi lain, publik berharap aparat penegak hukum dapat menunjukkan langkah yang tegas, profesional, dan transparan dalam menangani persoalan ini.

Penegakan hukum yang kuat dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif bahwa pelanggaran tertentu seolah sulit disentuh.

Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga dinilai harus diperketat.

Mulai dari pemantauan kendaraan, distribusi ke SPBU, hingga dugaan praktik penimbunan perlu menjadi perhatian serius agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Kini masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Sebab kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh keberanian aparat dalam menindak setiap dugaan pelanggaran tanpa pandang bulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!