Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & KriminalNasional

BBM Rakyat Dirampok, Aparat Diduga Membisu: Pengakuan Kanit Reskrim Jadi Bukti Awal Skandal Besar

busernett88
×

BBM Rakyat Dirampok, Aparat Diduga Membisu: Pengakuan Kanit Reskrim Jadi Bukti Awal Skandal Besar

Sebarkan artikel ini
Screenshot
Screenshot

Tuban, busernet.co.id ||  Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mencuat ke publik setelah adanya pengakuan terbuka dari Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Senori. Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan karena hingga saat ini belum diikuti dengan langkah penegakan hukum yang jelas.

Praktik yang diduga terjadi adalah penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi—komoditas yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Aktivitas ini disebut berlangsung secara terstruktur, dengan indikasi adanya pengumpulan dan penyaluran ulang BBM untuk kepentingan tertentu di luar ketentuan.

Pihak yang menjadi sorotan antara lain oknum pelaku penimbunan BBM bersubsidi yang belum teridentifikasi secara resmi, serta aparat penegak hukum setempat yang diduga mengetahui praktik tersebut. Pengakuan dari Kanit Reskrim Polsek Senori menjadi titik awal terbukanya dugaan kasus ini, sementara institusi kepolisian kini didesak untuk memberikan klarifikasi.

Dugaan praktik ini terjadi di wilayah hukum Polsek Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur—daerah yang dalam beberapa waktu terakhir disebut-sebut menjadi lokasi aktivitas distribusi BBM yang tidak sesuai aturan.

Waktu pasti terjadinya praktik penimbunan belum diungkap secara rinci, namun berdasarkan pengakuan yang beredar, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu sebelum akhirnya mencuat ke publik pada awal Mei 2026.

Penimbunan BBM bersubsidi umumnya terjadi karena adanya selisih harga yang signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga memicu praktik penyalahgunaan untuk keuntungan ekonomi. Namun dalam kasus ini, sorotan utama justru mengarah pada dugaan pembiaran oleh aparat, yang memunculkan pertanyaan tentang integritas dan pengawasan internal.

Bagaimana Modusnya (How)
Modus operandi yang diduga digunakan adalah dengan membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar melalui berbagai jalur, kemudian ditimbun dan disalurkan kembali ke pihak tertentu dengan harga lebih tinggi. Praktik ini berpotensi melibatkan jaringan distribusi tidak resmi yang sulit terdeteksi tanpa pengawasan ketat.

Aspek Hukum dan Dugaan Pelanggaran
Secara hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Selain itu, apabila terbukti ada unsur pembiaran oleh aparat yang mengetahui adanya tindak pidana namun tidak mengambil tindakan, maka hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 421 KUHP terkait penyalahgunaan wewenang, serta Pasal 220 KUHP mengenai tidak melaporkan tindak pidana.

Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi
Hingga kini, belum ada informasi mengenai penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, maupun proses hukum lanjutan. Kondisi ini memicu kritik dari masyarakat yang menilai adanya ketidaktegasan dalam penegakan hukum.

Sejumlah pihak mendesak Kapolres Tuban dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk memeriksa aparat yang diduga mengetahui namun tidak bertindak.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas penegakan hukum di daerah. Masyarakat kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Jika dugaan ini terbukti, maka penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih, guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!