Buol, busernet.co.id || Aktivitas pengolahan emas ilegal metode rendaman atau “tong-tong” di Desa Lintidu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kian menjadi sorotan. Praktik yang menggunakan bahan kimia berbahaya jenis sianida ini diduga berlangsung secara terbuka tanpa penindakan, memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran. Minggu (04/04/2026).
Investigasi di lapangan menemukan aktivitas pengolahan emas berjalan aktif di beberapa titik. Drum-drum besar berisi larutan kimia tampak digunakan untuk merendam material tambang. Bau menyengat tercium di sekitar lokasi, menandakan penggunaan zat beracun yang berpotensi membahayakan lingkungan.
Yang mengkhawatirkan, aktivitas ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para pelaku beroperasi secara terang-terangan, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum.
“Sudah lama berlangsung, tapi tidak pernah ada penertiban. Kami khawatir dampaknya ke air dan kesehatan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dari sisi lingkungan, penggunaan sianida dalam proses ekstraksi emas sangat berisiko. Dalam praktik tambang ilegal, limbah biasanya tidak melalui proses pengolahan yang aman. Artinya, zat beracun berpotensi langsung meresap ke tanah atau mengalir ke sumber air warga.
Seorang pemerhati lingkungan menyebut, satu titik pengolahan tong-tong dapat menghasilkan limbah beracun dalam jumlah signifikan setiap harinya. Jika terdapat banyak titik aktif, maka potensi pencemaran bisa mencapai skala luas.
“Jika tidak ditangani, ini bisa mencemari air tanah dan sungai. Dampaknya bukan hanya sekarang, tapi bisa bertahun-tahun ke depan,” ujarnya.
Selain ancaman lingkungan, potensi kerugian negara juga tidak kecil. Aktivitas tambang emas ilegal tidak memberikan kontribusi pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika diasumsikan satu lokasi mampu menghasilkan beberapa gram emas per hari, maka dalam satu bulan nilai ekonomi yang hilang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah dari satu titik saja.
Secara hukum, aktivitas ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana bagi pelaku.
Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Kondisi ini memicu persepsi publik bahwa aktivitas ilegal tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan atau bahkan pembiaran.
Masyarakat mendesak aparat segera turun tangan melakukan penertiban dan penyelidikan menyeluruh. Transparansi penanganan dinilai penting untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan.
Jika terus dibiarkan, aktivitas rendaman emas ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.













