MAROS – Gejolak sosial melanda Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, terkait pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dinilai bermasalah. Organisasi pemuda Ikatan Remaja Bontoa (IKRB) secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan tersebut karena dianggap melanggar hukum dan tidak transparan.
Dalam pernyataan sikap tertulis bertanggal 20 April 2026, IKRB menegaskan bahwa pihak kelurahan telah mengabaikan instrumen hukum daerah yang berlaku. Aktivitas pemilihan dituding menabrak koridor Peraturan Bupati (Perbup) Maros Nomor 47 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.”Ketidakpatuhan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap instrumen hukum tertinggi di daerah,” tulis pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua IKRB, Akram Lallo.
IKRB menyoroti adanya keterbatasan akses informasi bagi publik terkait data prasyarat calon maupun jadwal tahapan pemilihan. Proses yang berlangsung tertutup dan terkesan terburu-buru ini dinilai telah mencederai asas Meaningful Participation atau partisipasi bermakna bagi warga Bontoa.Tanpa keterbukaan, IKRB khawatir hasil pemilihan ini akan kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk protes keras, IKRB menyampaikan empat tuntutan utama kepada pihak berwenang:
1. Copot Lurah Bontoa: Menuntut evaluasi total dan pencopotan jabatan karena dianggap gagal menjaga supremasi hukum dan transparansi.
2. Evaluasi Camat & Panitia: Mendesak evaluasi kinerja Camat Mandai serta Panitia Musyawarah Pemilihan RT/RW.
3. Hentikan Kesewenang-wenangan: Menolak segala bentuk keputusan sepihak dalam proses seleksi kepengurusan.
4. Evaluasi Total Aktivitas Pemilihan: Menuntut pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka dan transparan.
IKRB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi mewujudkan tata kelola kelurahan yang akuntabel. Jika tuntutan tersebut tidak segera diindahkan, mereka menyatakan siap melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.Hingga berita ini diturunkan, pihak Kelurahan Bontoa maupun Pemerintah Kecamatan Mandai belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.
(Syahid Pratama)













