Bungo, Busernet.co.id,15/04/2026 Pemerintah Dusun, BPD, Babinsa, Tokoh masyarakat, Lembaga Adat, Pemuda, Serta masyarakat Dusun Lubuk Benteng, Kecamatan Bathin III, Kabupaten. Bungo. Menunjukkan sikap tegas terhadap aktivitas Penambangan Emas Tampa Izin yang dinilai sangat meresahkan

Rapat yang bertempat di aula Kantor Rio Dusun Lubuk Benteng pada Rabu malam, dalam rapat yang sedang berlangsung bahwa seluruh unsur masyarakat sepakat menolak segala bentuk aktivitas PETI Khususnya pengguna rakit dompeng di sungai batang tebo dan lainya
Ada beberapa orang tokoh masyarakat seperti Burhan, Sabli (Ndut), dan Maskur menyampaikan penolakan secara tegas, Mereka menilai aktivitas PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat
Warga menyoroti aktivitas PETI sudah mulai mendekati area persawahan di sepanjang sungai Batang Tebo, kondisi saat ini yang kami khawatirkan dapat merusak lahan pertanian, Jembatan gantung, serta infrastruktur lainnya yang menjadi penopang ekonomi warga, dan jika dibiarkan, maka mata pencarian masyarakat sebagai petani bisa terancam,” ujar salah satu warga dalam forum
Dalam hasil rapat, Masyarakat juga sepakat melakukan pengawasan secara bergiliran baik siang maupun malam, guna untuk mencegah aktivitas PETI Jangan sampai ada yang masuk wilayah Dusun Lubuk Benteng.
H. Haerul Datuk Rio Dusun Lubuk Benteng menyatakan dukungan penuh terhadap hasil kesepakatan dan berkomitmen untuk mengawal pelaksanaannya di lapangan,” tutur Datuk Rio H. Haerul
Hal yang senada disampaikan langsung oleh Ketua BPD, M. Saleh, Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat, dan harus kita hormati oleh semua pihak, termasuk para pelaku maupun pemodal PETI, Kami berharap tidak ada lagi aktivitas PETI di wilayah Lubuk Benteng ini, Jika masih ditemukan, akan kami laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Dusun Lubuk Benteng tidak lagi mentolerir aktivitas PETI dan sudah berkomitmen menjaga lingkungan serta keberlangsungan hidup mereka, Ini bukan sekedar kesepakatan, tapi komitmen bersama untuk menyelamatkan Dusun kita,” ujar salah satu peserta rapat
Secara hukum aktivitas PETI melanggar undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan Batubara, dalam Pasal 158 disebutkan bahwa pelaku penambangan Tampa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 Miliar.
Aktivitas PETI juga berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama karena mengunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida yang dapat merusak ekosistem serta membahayakan kesehatan masyarakat
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat ini akan di sampaikan kepada Kapolres Bungo, Bupati Bungo, Kodim, serta instansi yang terkait guna mendapatkan dukungan dalam penegakan hukum dan penertiban aktivitas ilegal tersebut.
(Maskur&Tim)








