Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Nasional

Mungkinkah Kasus Replanting dan Kasus Ketua DPRD Bengkulu Utara Berlanjut di Kajati Baru? 

busernett88
×

Mungkinkah Kasus Replanting dan Kasus Ketua DPRD Bengkulu Utara Berlanjut di Kajati Baru? 

Sebarkan artikel ini
IMG 20260414

BENGKULU UTARA, BUSERNET. CO. ID. // Mega Kasus dugaan korupsi program replanting sawit di Bengkulu Utara tahun 2019 hingga 2020 terkesan belum sepenuhnya tuntas. Kala itu Empat terdakwa kasus tersebut telah divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 9 miliar, oleh kelompok tani Rindang Jaya, diantaranya termasuk ketua, sekretaris, bendahara kelompok tani serta seorang Kepala Desa.

Meski vonis sudah dijalankan tersangka, publik menilai Aktor Utama yang mengatur kebijakan, verifikasi, dan Pencairan Dana belum tersentuh Hukum. Kejati Bengkulu menegaskan potensi tersangka tambahan tetap terbuka bila Bukti baru ditemukan, ada apa?.

Asumsi Publik berkemungkinan di zaman Kejati Victor bukannya berhenti atau tidak bergulir, namun Kejati Victor kualahan dengan banyaknya Mega Kasus Besar yang ada di provinsi Bengkulu. Seperti Kasus Tambang Batu Bara yang telah Sukses dibongkarnya hingga ada ditetapkannya tersangka, namun tetap berlanjut sampai menyasar ke mantan Bupati Bengkulu Tengah (Benteng).

Ketika kini Kajati Bengkulu Victor Antanius Saragih Sidabutar akan digantikan dengan Saiful Bahri Siregar, mungkinkah ditangan Saiful nanti mega kasus Replanting akan berlanjut serta kasus Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terkait masalah aset tetap juga akan diproses atau dilanjutkan?, dan juga Kasus-Kasus lain yang saat ini tengah berjalan yang selama ini ditangani Kajati lama Victor yang terkenal tidak pandang bulu. Publik bertanya?.Selasa 14 April 2024.

Publik dan aktivis menanti dan menuntut audit ketat serta transparansi penuh, yang menarik perhatian publik baru-baru ini adalah kabar terkait keterlibatan anak seorang pejabat di Bengkulu Utara dalam kasus ini. Diduga, anak pejabat tersebut memiliki lahan seluas 800 hektar yang masuk dalam program replanting.

“Pada dasarnya biaya replanting kebun sawit untuk masyarakat hanya sebagian kecil saja, diduga yang banyak digunakan untuk lahan replanting bersekala besar anak pejabat yakni sebanyak 800 Hektar di Lapindo,” dikutif dari Harian Rakyat Online.

Kasus korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara ini menjadi perhatian serius masyarakat Bengkulu Utara, terutama setelah munculnya dugaan keterlibatan anak pejabat dalam penguasaan lahan Replanting seluas 800 Hektar. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!