BENGKULU UTARA, BUSERNET. CO. ID. //Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya melaksanakan acara kegiatan pelatihan dan sosialisasi program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) bersama Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, guna untuk mengawal pengelolaan Dana Desa agar transparan, akuntabel, dan terhindar dari hukum. Kegiatan ini memberikan penyuluhan hukum dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Jaga Desa kepada aparatur desa guna mencegah penyimpangan, serta mengoptimalkan pembangunan.
Acara kegiatan berlangsung dan di buka oleh Camat Kecamatan Padang Jaya, Soini. S. Sos, bertempat di ruangan Gedung Pancasila serba guna Desa Sido Mukti Padang Jaya pada Kamis 9 April 2026.
Pada pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara berlangsung dengan aman, lancar dan sukses. dan terus berlanjut intensif pada tahun 2026. Program ini merupakan inisiatif Kejaksaan Agung RI, yang bertujuan mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari penyimpangan serta pelanggatan hukum.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasubsi I intelijen Wendi Satria Feri.SH, Kasubsi II intelijen.Muhammad Kasamuli kota. SH, Ketua BPD beserta anggota, segenap jajaran Pemerintahan Desa, Tokoh adat, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, ibu-ibu pkk Desa Sido Mukti serta para tamu umdangan lainnya.
Nara Sumber bagian intelijen di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menyampaikan, Jaksa Garda Desa ini merupakan instruksi Jaksa Agung RI nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum pada masyarakat desa, Jaksa Garda Desa ini instruksi Jaksa Agung RI untuk dilakukan di Daerah guna menekan tindakan penyalahgunaan Dana Desa di setiap Desa Kabupaten, Kota, maupun Provinsi diseluruh Indonesia.
Berdasarkan instruksi tersebut, Tim Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ikut menyukseskan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari Dasar Desa, yang meliputi : Melaksanakan Program Jaga Desa sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan Desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Desa untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Desa.
Serta mengoptimalkan Rumah Restorative Justice (RJ) sebagai wadah bagi Jaksa untuk melaksanakan Program Jaga Desa guna meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa, Jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Desa Sido Mukti dalam pidatonya menyampaikan, jika ada ke tidak pahaman Dana Desa Sido Mukti terhadap aturan dan ketentuan penggunaan Dana Desa, agar dapat di perhatikan dan di simak supaya kita mengerti, dan tidak lupa kerja sama yang baik kepada semua pihak yang sangat kami harapkan untuk kemajuan Desa Sido Mukti di segala bidang baik sdm maupun masyarakatnya, ungkap kades.
“Untuk itu, sosialisasi dari Kejaksaan Negeri ini diharapkan semakin menambah wawasan Aparatur Desa yang lebih baik dan optimal dalam mengelolah Dana Desa serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban di setiap akhir kegiatan.” jelasnya.
Kades melanjutkan, karena meski ada bukti fisik tapi tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj), masih bisa diindikasikan sebagai adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa, singkat Kades. **













