Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Dari Nosel ke Jerigen: Dugaan “Kebocoran Terbuka” Solar Subsidi di Pasuruan Kota, SPBU Disorot, Pertamina Didesak Bertindak

busernett88
×

Dari Nosel ke Jerigen: Dugaan “Kebocoran Terbuka” Solar Subsidi di Pasuruan Kota, SPBU Disorot, Pertamina Didesak Bertindak

Sebarkan artikel ini
TimePhoto 20260406

Pasuruan  | busernet.co.id — Jika dugaan ini benar, maka yang sedang terjadi bukan sekadar pelanggaran—ini adalah kebocoran terang-terangan dari jantung distribusi.

Di sejumlah SPBU di Pasuruan Kota, praktik pengisian solar subsidi ke jurigen hingga drum tanpa barcode disebut berlangsung berulang, kasat mata, dan nyaris tanpa hambatan.

Di titik inilah sorotan mengeras: SPBU bukan korban, melainkan gerbang. Setiap liter yang keluar tanpa verifikasi bukan “lolos”—melainkan “diloloskan”. Ketika kendaraan roda dua bisa datang berulang, membawa beberapa jurigen, dan tetap terlayani tanpa barcode, maka prosedur tidak sedang dilanggar diam-diam—ia diduga diabaikan di depan publik.

TimePhoto 20260406

Pertanyaan publik kini menghantam langsung ke titik paling sensitif:
Siapa yang memberi ruang pada transaksi tanpa barcode?

Mengapa pengisian ke wadah tidak wajar tetap dilayani?

Di mana fungsi pengawasan internal SPBU saat praktik ini terjadi berulang?

Peran Pertamina tak bisa berdiri di luar lingkaran ini.

Sebagai pengendali sistem distribusi dan pemilik skema barcode subsidi, publik menuntut lebih dari sekadar imbauan:
Apakah sistem benar-benar aktif memblokir transaksi ilegal?

Apakah ada audit rutin ke SPBU yang diduga melanggar?

Jika pelanggaran ini nyata, mengapa belum ada sanksi terbuka?

Secara hukum, konsekuensinya jelas dan berat:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda sampai Rp60 miliar bagi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM subsidi.

Artinya, jika pengisian tanpa barcode ini terjadi dan terus dibiarkan, maka potensi pelanggaran bukan hanya pada pelaku lapangan—tetapi bisa merembet ke pihak yang memberi akses, membiarkan, atau gagal menghentikan.
Ini bukan lagi soal antrean atau prosedur teknis.

Ini soal kontrol yang diduga jebol. Ketika nosel SPBU menjadi jalur bebas ke jerigen dan drum tanpa verifikasi, maka subsidi negara berisiko berubah arah—tidak lagi ke yang berhak, tetapi ke mereka yang mampu memanfaatkan celah.

Tekanan publik kini mengunci dua titik: SPBU sebagai pelaksana langsung, dan Pertamina sebagai pengendali sistem.

Yang ditunggu bukan lagi penjelasan normatif, melainkan langkah konkret: audit menyeluruh, pembekuan SPBU yang terbukti melanggar, dan penegakan aturan tanpa kompromi.

Karena jika kebocoran ini benar terjadi dan terus dibiarkan, maka yang habis bukan hanya solar subsidi—tetapi juga sisa kepercayaan publik pada sistem yang seharusnya menjaga, bukan membiarkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!