Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Konflik & Keamanan

Skandal OTT Diduga “Settingan” Digugat Habis: Jurnalis Kepung Polda Jawa Timur, Tuntut Pencopotan Kapolres Mojokerto

busernett88
×

Skandal OTT Diduga “Settingan” Digugat Habis: Jurnalis Kepung Polda Jawa Timur, Tuntut Pencopotan Kapolres Mojokerto

Sebarkan artikel ini
IMG 20260318 WA0602

Surabaya | busernet.co.id — Aroma busuk dugaan rekayasa penegakan hukum mencuat ke permukaan. Ratusan jurnalis dari berbagai penjuru Jawa Timur tumpah ruah di halaman Polda Jawa Timur, membawa satu suara: bongkar dugaan “settingan” dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap wartawan Muhammad Amir.

Aksi ini bukan sekadar solidaritas, melainkan ledakan kemarahan kolektif atas apa yang mereka nilai sebagai kriminalisasi terang-terangan terhadap profesi jurnalis.

Aliansi Jurnalis Jawa Timur bersama Aliansi Jawa Timur Peduli Jurnalis menuding, proses OTT yang dilakukan oleh jajaran aparat di Mojokerto sarat kejanggalan, bahkan terindikasi kuat sebagai operasi yang telah diskenariokan.

Koordinator aksi, Bung Taufik, dengan nada tajam menegaskan bahwa logika hukum dalam kasus ini patut dipertanyakan.

Nilai yang dituduhkan dalam kasus pemerasan dinilai tidak masuk akal, sementara kronologi penangkapan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

“Ini bukan penegakan hukum, ini dugaan jebakan. Kalau aparat bisa menyusun skenario untuk menjatuhkan wartawan, maka yang runtuh bukan hanya satu orang—tapi kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri,” tegasnya lantang.

Investigasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber internal jurnalis mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses OTT.

Mulai dari pola komunikasi yang dianggap janggal, waktu penangkapan yang dinilai terlalu “tepat”, hingga indikasi adanya pihak-pihak yang diduga memainkan peran dalam membangun konstruksi kasus.

Semua itu kini menjadi bahan laporan resmi yang diserahkan ke Propam, Wassidik Krimum, hingga Irwasda di lingkungan Polda Jawa Timur.

Tak berhenti di situ, desakan keras pun diarahkan kepada pucuk pimpinan aparat di Mojokerto.

Massa aksi menuntut pencopotan Kapolres Mojokerto Kabupaten beserta Kasat Reskrimnya, yang dinilai harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam operasi tersebut.

“Copot dan periksa! Jangan ada impunitas. Jika benar ini rekayasa, maka ini kejahatan serius terhadap hukum dan demokrasi,” seru Bung Taufik di tengah riuh massa.
Di sisi lain, tuntutan kemanusiaan juga disuarakan.

Aliansi mendesak agar Muhammad Amir segera mendapatkan penangguhan penahanan, mengingat statusnya sebagai jurnalis yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang pers, bukan justru dijadikan target operasi yang dipertanyakan legitimasinya.

Kehadiran organisasi masyarakat seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dalam aksi ini semakin mempertegas bahwa persoalan ini telah meluas, bukan lagi sekadar kasus individu, melainkan isu publik yang menyentuh fondasi keadilan.

Perwakilan massa akhirnya diterima oleh perwira Propam di Polda Jawa Timur.

Laporan resmi telah masuk, namun publik kini menunggu: akankah institusi kepolisian berani mengusut dugaan pelanggaran di tubuhnya sendiri secara transparan, atau justru membiarkan kasus ini tenggelam di balik tembok birokrasi?

Satu hal yang pasti, gelombang ini belum akan reda. Bagi para jurnalis, ini bukan sekadar membela satu nama.

Ini adalah perlawanan terhadap ketakutan, terhadap dugaan kriminalisasi, dan terhadap segala bentuk upaya membungkam kebebasan pers.

“Kalau hari ini satu wartawan bisa diduga dijebak, besok bisa siapa saja.

Ini bukan lagi soal Amir—ini soal masa depan kebebasan pers di negeri ini,” pungkas Bung Taufik.

Kasus ini kini menjadi ujian nyata: apakah hukum masih berdiri tegak, atau justru bisa dipelintir menjadi alat untuk menekan mereka yang bersuara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!