Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & Kriminal

Kades Bukit Lembah Subur Ditanah Restan Pungut Biaya dan Dipatok TKD diduga Langgar Hukum

busernett88
×

Kades Bukit Lembah Subur Ditanah Restan Pungut Biaya dan Dipatok TKD diduga Langgar Hukum

Sebarkan artikel ini

1001172517 11zon

Pelalawan, Busernet.co.id ll Tanah Restan merupakan status tanah negara bukan untuk diperjualbelikan bebas ke pihak luar atau jadi pundi dana. Tanah restan terletak di RT 3 dan RW 4 dimanfaatkan bagi Pecahan KK belum memiliki rumah disebut Program Kepala Desa (Kades) Lembah Subur diduga dijual terselubung jadi pundi pungutan dana. Ketua Tim Tanah Restan Miskun mengakui orang asli yang dapat dijual ke orang lain dan warga mengaku mengganti rugi pokok sawit. Fenomena Itu terjadi di Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau Rabu (18/3/2026).

IMG 20260131 WA0045

Program Tanah Restan dibangun rumah Pecahan KK yang belum memiliki rumah di Desa Lembah Subur di RT 3 RW 4 diduga kuat dijual terselubung jadi pundi pungutan dana dan dipatok Tanah Kas Desa (TKD). Pasalnya ketua tim akui tanah restan tim dan desa menentukan harga pertitik tiga juta lima ratus dan didukung bukti kuintansi dari pembeli perantau dan pengakuan keterangan warga.

1001172468 11zon

Seterusnya, beberapa pembeli perantau membayar sebesar lima ratus ribu rupiah untuk DP tanah pecahan KK, satu juta dua ratus enam puluh ribu untuk pelunasan tapak rumah dan tiga juta rupiah untuk pelunasan tapak rumah dan ditandatangani dan stempel dusun wonomulyo desa Lembah Subur dan warga lainnya membeli dan ganti rugi pokok yang ditumbang senilai dua juta lima ratus namun sesudah membeli tanah tersebut berubah jadi tanah TKD dibuktikan dengan patok TKD.

Miskun Ketua tim panitia dikonfirmasi tim media Selasa, (27/1) terkait kuintansi pembeli perantau tersebut, mengakui ketua tim tanah restan dan membenarkan tandatangani kuintansi untuk pelunasan tapak rumah di tanah restan RT 3, ia katakan tim dan desa menentukan satu titik tiga juta lima ratus untuk sarana, bikin jalan, penumbangan dan macam-macam. Anehnya ia bicarakan terkait tanah makam akan digarap masing-masing dan Restan diambil untuk masyarakat dan ditanah makan untuk TKD.

Seterusnya, tanah restan sudah ditentukan 125 kk tanah sudah didata diutamakan untuk anak trans asli sama orang melayu setempat dan sesudah itu pendatang. ia katakan tanah restan disebut progam pak akhid. ia katakan masalah itu sudah dimusyawarahkan. Ia ngaku ada orang asli yang dapat sudah di lepas ke orang lain masalah surat desa dikeluarkan desa bila sudah ditempati semua karena biaya itu masih terutang sama desa dan ditagihnya biaya secara pribadi, ia juga ngaku ada orang yang pertama belum lunas dan dijual sama orang lain dan ia ngaku siapa yang belum lunas akan ada pemutihan.

Dilain pihak warga enggan disebutkan namanya, “Ia pak saya orang perantau bukan orang trans setelah membeli tanah disini dibilang ada peraturan baru, tanah Restan itu dibilang tanah TKD yang bilang desa ditekankan yang tanah seberang jembatan dibilang ada perubahan tanah Restan jadi tanah TKD yang bilang orang desa pak bani BPD. Saya dulunya dikasih tanah itu tapi saya bayar pokok sawitnya ditumbang dan dibeli tahun 2016 sesudah itu dibilang tanah TKD disana ada patoknya” Ungkapnya.

Menanggapi hal itu tim media mengkonfirmasi Kades Bukit Lembah Subur, Akhid Sulistyo Nugroho melalui pesan whatsapp, Jumat (30/1) terkait tanah restan dipungut biaya atau ganti rugi diduga berdalih,” Terkait dana beredar di masyarakat bukan merupakan jual beli tanah tersebut merupakan kesepakatan internal masyarakat untuk pembiayaan kegiatan teknis seperti perataan dan pembuatan jalan yang tidak menimbulkan hak atas kepemilikan tanah,” Ucapnya.

Kemudian ketika ditanya tim media izin program bangun rumah pecahan kk yang belum memiliki rumah dipungut biaya tanah Restan jadi TKD dengan adanya patok TKD, namun enggan dijawab.

Kades disebut buat program pemanfaatan lahan bagi pecahan kk yang belum miliki rumah dan melalui tim ketua tanah R pungut biaya dan tanah pecahan kk dijual ke orang lain didukung kuintansi dan keterangan warga serta menyebabkan utang ke Desa bahkan tanah Restan diubah jadi TKD sesudah dibeli didukung patok TKD diduga kuat dijual belikan terselubung dan perbuatan melanggar hukum.

TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!