Buol | busernet.co.id – Di tengah tekanan fiskal yang kian ketat, upaya Pemerintah Kabupaten Buol dalam menjaga stabilitas keuangan daerah terus menjadi sorotan. Terlebih, komitmen untuk tetap memenuhi hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat desa dinilai bukan perkara mudah dalam kondisi saat ini.
Di balik situasi tersebut, berbagai tudingan pun mencuat dan mengarah ke pengelolaan keuangan daerah. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, akhirnya angkat bicara dengan pernyataan tegas dan terbuka.
Ia secara langsung menantang pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar menempuh jalur resmi melalui audit maupun pelaporan hukum.
“Silakan laporkan dan audit. Kalau memang ada pelanggaran, saya siap bertanggung jawab. Tapi jika tidak terbukti, saya akan menuntut balik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kasim menegaskan bahwa pihaknya tidak anti kritik, namun menolak keras tuduhan yang tidak disertai bukti.
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pihaknya tetap berupaya maksimal menjaga keseimbangan keuangan daerah, termasuk memastikan kewajiban terhadap ASN dan aparat desa tetap terpenuhi.
Sikap terbuka yang ditunjukkan ini pun memantik beragam reaksi publik. Di satu sisi, ada yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian dan transparansi. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang berharap agar proses audit benar-benar dilakukan secara independen dan objektif.
Publik kini menanti, apakah tudingan yang beredar akan terbukti atau justru berujung pada langkah hukum balik seperti yang telah ditegaskan.













